Soal Habib Bahar, PKS Minta Polisi Tak Hanya Proses yang Kritik Pemerintah

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berharap kasus Habib Bahar bin Smith ditangani dengan adil. Kata dia, hukum harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

"Jadi memang hukum harus berdiri setegak-tegaknya atas dasar hukum itu sendiri. Bukan karena politisasi, framing, atau pesan-pesan politik," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/11).

Menurutnya jangan sampai ada perbedaan antara kasus satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, kata dia, yang ditindaklanjuti hanya pelaporan dari kubu pemerintah saja.

"Dalam arti jangan bila ada satu pihak melaporkan ditindaklanjuti, tetapi ada satu pihak yang tidak ditindaklanjuti. Karena sudah banyak yang dilaporkan ke polisi tetapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya," ungkapnya.

"Jadi jangan karena satu pihak yang mengkritik pemerintah segera dilakukan penegakan hukum, tetapi pihak yang difitnah karena mereka berada di luar pemerintahan jadi tidak ada tindaklanjutnya," ucapnya.

Meski begitu, Hidayat menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ke Polisi. Tentunya melalui pembuktian diranah hukum yang sah.

"Di negara hukum yang bersifat demokrasi, tentu di satu sisi satu pihak dibebaskan berbicara dan kebebasan menyampaikan kritik merupakan suatu hal yang diatur hukum," tandasnya.

Sebelumnya, video ceramah Habib Bahar viral di media sosial. Dalam video itu, Habib Bahar berkata, "Kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu." Dia juga menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat.

Karena itu Habib Bahar dipolisikan akibat ucapan dalam ceramahnya yang menghina Presiden Jokowi. Selain dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Habib Bahar juga dilaporkan ke Bareskrim Polri.