Follow
Survei: Publik Butuh Sembako dan Bantuan Tunai, Bukan Pelatihan Online
Merdeka.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju dana kartu prakerja digunakan untuk pelatihan daring. Masyarakat lebih memilih sembako serta bantuan uang tunai dibandingkan pelatihan daring.
Sebesar 48,9 persen responden menyatakan tidak setuju kartu prakerja digunakan untuk pelatihan daring. Sementara yang setuju mencapai angka 29,8 persen. 21,4 persen responden tidak menjawab.
"Sebagian besar tidak setuju sebagian dana di kartu prakerja digunakan untuk pelatihan online," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan survei melalui daring, Minggu (7/6).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kenapa Covid Pirola dikhawatirkan? Varian baru virus corona bernama Pirola tengah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Varian BA.2.86, yang dijuluki 'Pirola', adalah varian baru Omicron yang bermutasi dan memicu lonjakan kasus baru. Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi penting, menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine dikutip dari Al-Jazeera.
-
Siapa yang menolak program Tapera? Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat. Penolakan itu juga dilakukan di Semarang. Pada Kamis (6/6), sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng.
-
Kenapa netizen menganggap IKN tidak menguntungkan? Apalagi investor untuk pembangunan IKN hingga saat ini belum masuk atau bahkan tidak ada. Sehingga hal itu memicu netizen berpikir proyek tersebut tidak menguntungkan.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
Dari 48,9 persen yang tidak setuju, sebagian besar menyatakan lebih baik dana program prakerja untuk sembako dan bantuan tunai. Sebanyak 34 persen menilai lebih baik untuk sembako, 32,3 persen menilai lebih membutuhkan bantuan tunai.
Sisanya, 11,5 persen menyatakan pelatihan lebih baik di lapangan tidak secara daring. 8,9 persen menilai dibutuhkan untuk bantuan UMKM, 7,9 persen menjawab untuk padat karya melibatkan warga, dan 1,5 persen lainnya.
"Yang tidak setuju menilai pembagian sembako dan bantuan tunai bagi yang membutuhkan lebih bermanfaat ketimbang untuk pelatihan online," kata Burhanuddin.
Sementara itu, mayoritas masyarakat menilai bantuan sosial berupa sembako dan bantuan tunai oleh pemerintah belum tepat sasaran. 60,3 persen responden menyatakan bantuan sosial belum tepat sasaran untuk warga kurang mampu. Hanya 29,7 persen yang menyatakan sudah tepat sasaran.
Survei Indikator Politik Indonesia ini dilaksanakan pada 16-18 Mei 2020. Survei dilakukan melalui kontak telepon kepada responden. Survei ini mengambil 1.200 responden yang terdistribusi secara acak dari seluruh Indonesia. Survei memiliki metode simple random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keinginan itu didapati dari hasil survei yang dilakukan oleh CORE Indonesia pada 22 November sampai dengan 2 Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Survei Populi Center mencatat, masyarakat lebih senang Capres-Cawapres melakukan kegiatan sosial saat kampanye.
Baca Selengkapnya
Responden yang sama sekali tidak pernah menerima bansos tetap menempatkan Prabowo-Gibran 56,9%.
Baca Selengkapnya
Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca Selengkapnya
Airlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca Selengkapnya
Deputi Kementerian PMK menilai 69 persen responden merupakan angka yang tinggi.
Baca Selengkapnya
Alasan paling banyak adalah karena masyarakat mengaku tidak punya waktu menonton.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menurut data Hippindo, transaksi digital seperti QRIS juga dapat meningkatkan jumlah transaksi terhadap para anggotanya.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Transaksi secara non tunai hanya dengan scan barcode QRIS pun merupakan kondisi yang lumrah.
Baca Selengkapnya
Hasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya