Warga Bikin KK Diminta Bayar Rp1,7 Juta, Begini Nasib Kepling di Medan
Merdeka.com - Meski telah berulang kali dilakukan sidak, namun praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintah desa masih saja terjadi di Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut). Kali ini, Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot Kepala Lingkungan (Kepling) di Lingkungan VIII, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur.
Kepling yang bernama Sulistyo itu dicopot setelah terbukti melakukan pungli kepada warga. Ia meminta uang kepada warga yang mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tak tanggung-tanggung, Kepling yang akrab disapa Sulis itu minta imbalan kepada warga sebesar Rp1,7 juta.
Praktik pungli yang dilakukan Sulis ini diketahui oleh Bobby usai dirinya mendapatkan aduan dari salah seorang warga yang mengirim direct message kepadanya melalui Instagram pada Selasa (11/1). Bobby pun langsung terjun ke lapangan untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang Bobby Nasution ajak untuk menjaga aset kota Medan? Bobby Nasution mengajak seluruh pihak untuk sepakat dan menjaga komitmen untuk mengamanka seluruh aset daerah.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Kenapa rumah Bobby Nasution diklaim digeledah? Video yang diunggah di Facebook pada 17 Agustus 2024 itu menampilkan sekelompok petugas berada di depan gerbang sebuah rumah. Mereka tampak tengah membacakan surat perintah penggeledahan. 'Rumah menantu jokowi (bobby nasution) Calon Gubernur Sumut yg diusung PKS di geledah tim gabungan,' tulis keterangan di unggahan tersebut.
-
Apa dukungan Bobby Nasution untuk menangani begal di Medan? Jika diperlukan, Bobby meminta polisi menembak begal sadis yang sudah sangat meresahkan.
Selain mencopot, orang nomor satu di Pemko Medan itu minta agar Sulis mengembalikan uang yang telah dipunglinya tersebut.
"Sekarang warga sudah mudah kalau mau melapor. Jangan ada pungli lagi. Selalu saya sampaikan ini, masih ada juga yang pungli. Rp1,7 itu besar loh, kasian masyarakat," ujar Bobby.
Melansir dari unggahan akun Instagram @prokopim_pemkomedan Rabu (12/1), berikut informasi selengkapnya.
Ada Bukti Rekaman
Instagram/@bobbynst ©2022 Merdeka.com
Kepada Bobby, warga yang mengirim aduan tersebut, Ian, menyerahkan barang bukti berupa rekaman video praktik pungli tersebut. Ian mengaku, pungli itu dialaminya saat mengurus administrasi kependudukan tahun lalu.
"Urusnya Agustus 2021 lalu, Pak. Baru berani lapor sekarang setelah saya baca berita di medsos. Saya beranikan lapor ke DM IG bapak. Alhamdulillah langsung direspons. Terima kasih atas perhatian Pak Wali," kata Ian kepada Bobby.
Saat itu, Ian dimintai biaya pengurusan KK dan KTP hingga Rp1,7 juta dengan dalih lantaran dirinya tidak memiliki data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sekaligus untuk mempercepat pengurusan.
Kepling Diminta Kembalikan Uang Pungli
Instagram/@bobbynst ©2022 Merdeka.com
Selain mencopot Kepling, Bobby juga meminta agar Kepling segera mengembalikan uang sebesar Rp1,7 juta tersebut. Jika uang itu tak segera dikembalikan, Bobby meminta agar dilaporkan ke polisi.
"Tolong besok dikawal ini Pak Lurah. Kalau tak dibayar ini korbannya dampingi lapor polisi. Pak Kepling ini sudah melanggar hukum," tegas Bobby.
Bobby juga memerintahkan Camat Medan Timur Alfi Pane agar mengganti Kepling yang lebih baik lagi.
"Urus surat tak ada biaya sama sekali itulah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Harus copot itu karena sudah saya sampaikan berkali-kali jangan ada pungli dan korupsi ini dilanggar lagi," pungkas Bobby. (mdk/far)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca Selengkapnya"Kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat," kata Bobby
Baca SelengkapnyaKasus ini terungkap karena adanya informasi yang masuk ke satgas unit intelijen Polda Banten terkait dugaan pungli pada program PTSL yang dilakukan oleh kades.
Baca SelengkapnyaPartner In Crime, Calo dan Honorer Dispendukcapil Malang Pungli Warga Urus KTP hingga KK
Baca SelengkapnyaKepsek Widodo mengumpulkan uang pungli sejak masa kenaikan kelas di tahun 2022.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Rekomendasi dari Inspektorat juga sudah keluar.
Baca SelengkapnyaKemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.
Baca SelengkapnyaSalah satu orang tua korban sudah menjual dua petak sawah dan menggadaikan sertifikat rumah.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kades yang diduga korupsi BLT dana desa ditahan di Rutan Polres Garut.
Baca SelengkapnyaPatsus merupakan prosedur yang dijalankan oleh Provos terhadap polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Baca SelengkapnyaKR mengklaim uang yang dimintanya pada AN untuk kepentingan adat dan budaya.
Baca Selengkapnya