KTP Elektronik dapat digabung dengan KIP, KIS dan KKS
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan tiga kartu jaminan sosial yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Ketiga kartu ini digunakan untuk menyalurkan beberapa program jaminan sosial seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, seperti dikutip dari website BPPT (13/11) menjelaskan bahwa kartu-kartu tersebut akan lebih baik lagi apabila didukung dengan pelayanan berbasis elektronik.
-
Bagaimana membuat pakta integritas? Cara membuat pakta integritas yang pertama adalah dengan menggunakan format surat dalam bahasa resmi atau formal.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
-
Bagaimana cara meningkatkan kebersamaan? Melalui kata-kata kebersamaan teman singkat, Anda dapat memaknai hubungan persahabatan dengan cara yang lebih menarik dan bermakna.
-
Bahasa apa yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dari ujung barat hingga timur Indonesia. Meski memiliki ribuan budaya dari suku dan etnis yang berbeda, keberadaan Bahasa Indonesia menjadi pemersatu dan dipahami oleh semua masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana cara mencapai inklusi digital? Mencapai inklusi digital melibatkan berbagai upaya dan strategi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat secara keseluruhan.
-
Gimana cara susun kata yang benar? • Pelajari Dasar-dasarnya: Memahami tata cara permainan, aturan, dan cara kerja susun kata adalah langkah pertama yang penting diperhatikan.
"Pelayanan publik berbasis elektronik tentu dapat dimanfaatkan untuk membantu terbangunnya sistem yang lebih baik dalam penerapan KIP, KIS dan KKS. Tentu saja itu bukan hal yang mudah, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk terus menyempurnakan sistem layanan masyarakat tersebut. Agar program berjalan dengan baik, diperlukan pemanfaatan data dan informasi yang ada, seperti data kependudukan," kata Puan.
Puan juga menjelaskan bahwa ada baiknya apabila di kemudian hari kartu-kartu seperti KIP, KIS dan KKS yang telah terisi data-data pribadi seseorang dapat diintegrasikan dalam satu kartu saja.
Sejalan dengan pemikiran Puan, Kepala BPPT Unggul Priyanto juga merasa yakin nantinya kartu-kartu tersebut dapat dijadikan satu yang dapat diakses di mana-mana ketika layanan pita lebar atau broadband di Indonesia sudah terpasang di semua wilayah.
"Penggabungan kartu-kartu tersebut dengan KTP Elektronik, maka pemerintah akan dengan mudah memverifikasi masyarakat yang layak mendapatkan Program Keluarga Produktif. Saya kira ke depannya KTP Elektronik bisa digabung dengan KIP, KIS dan KKS. Apalagi jika broadband (pita lebar) di Indonesia sudah terpasang semua wilayah, koneksi untuk verifikasi data akan semakin cepat yang sesuai dengan prinsip teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," jelas Unggul.
(mdk/das)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaSeluruh caleg PDIP akan dikerahkan untuk menyosialisasikan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang menjadi terobosan pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaKTP Sakti membuat rakyat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri sudah mulai memadukan nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri digital itu bakal mewadahi kartu sakti program Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaNantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca SelengkapnyaPlt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam mengatakan, kebijakan ini menandai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia yang sudah dimulai sejak kemarin.
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca Selengkapnya