Pendiri Telegram akui tak baca email peringatan Kemkominfo

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan memblokir layanan chat Telegram. Layanan perpesanan itu diduga memuat dan menebar konten berbau propaganda radikalisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkap Dirjen APTIKA Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Minggu (16/7).

Pemblokiran itu ternyata membuat kaget pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov. Bahkan dia bilang di akun Twitter-nya, langkah tersebut dirasa aneh. Sebabnya, dia belum pernah menerima permintaan atas keluhan dari pemerintah Indonesia.

"Aneh rasanya, kami belum pernah menerima permintaan maupun keluhan dari pemerintah Indonesia. Kami akan menyelidiki dan akan mengumumkan perihal itu," cuit @durov.

Pernyataan Durov sendiri, bertolak belakang dengan pemerintah yang mengatakan telah mengirim e-mail terkait keluhan itu berkali-kali. Sayangnya, tidak direspon dengan baik.

Namun setelah ramai pemblokiran Telegram di media internasional, Durov akhirnya mengakui kesalahannya yang tak sadar bila pemerintah Indonesia telah mengirim permintaan terkait konten negatif.

"Ternyata pejabat Kementerian baru-baru ini mengirimi kami daftar saluran publik dengan konten terkait terorisme di Telegram, dan tim kami tidak dapat segera memprosesnya dengan cepat. Sayangnya, saya tidak sadar akan permintaan ini, yang menyebabkan miskomunikasi ini dengan pihak Kementerian," jelasnya dalam channel resminya di Telegram.

Demi memperbaiki situasi itu, Durov pun akhirnya menerapkan tiga solusi yakni memblokir semua saluran publik terkait teroris yang dilaporkan oleh Kemkominfo, mengirimkan balasan e-mail ke pihak Kemkominfo untuk membentuk saluran komunikasi langsung guna bekerja sama menghalangi propaganda teroris, dan membentuk tim moderator yang berdedikasi dengan pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia untuk dapat memproses laporan konten yang berhubungan dengan teroris lebih cepat dan akurat.

"Saya telah mengirimkan e-mail kepada Menteri mengenai usulan tersebut untuk mengetahui balasannya," tulisnya. (mdk/ian)