Rusuh di Manokwari, Grapari Telkomsel di Papua Ditutup Sementara

Merdeka.com - Menyusul aksi unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, beredar laporan yang menyebutkan akses telekomunikasi seluler di sana dibatasi. Menanggapi hal ini, operator seluler Telkomsel mengklaim semua layanannya per pukul 15.00 WIB masih berjalan dengan normal.

"Hingga saat ini, akses layanan Telkomsel di Provisi Papua dan Papua Barat, baik voice, SMS maupun internet, berfungsi normal. Kami akan melakukan pemantauan secara berkala," ungkap Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin, dalam pernyataannya seperti Merdeka.com kutip dari Liputan6.com, Senin (19/8).

Terkait dengan aksi unjuk rasa, kata Denny, kantor layanan Grapari Telkomsel di Manokwari, Jayapura, dan Sorong, untuk sementara tidak beroperasi. Oleh sebab itu, pelanggan Telkomsel diminta menggunakan jalur layanan yang lain.

Pelanggan Telkomsel diimbau untuk menghubungi call center 188, menggunakan layanan layanan Veronica di Aplikasi MyTelkomsel, atau menghubungi virtual assistant Telkomsel di aplikasi pesan singkat, termasuk Line, Facebook Messenger, Telegram, dan situs web www.telkomsel.com.

Sampai saat ini, pihak Telkomsel belum memberikan informasi terbaru tentang jaringan di wilayah Papua. Menurut laporan seorang pekerja di wilayah Papua, Gatot Bang Bale, per pukul 15.30 WIB, akses internet melalui jaringan seluler Telkomsel, tidak berfungsi.

Sebagai gantinya, akses internet hanya bisa didapatkan melalui WiFi. "Jaringan Telkomsel mati di Papua," tutur Gatot.

Sebagaimana diketahui, Dewan Adat Papua menilai aksi unjuk rasa di Manokawari, Papua Barat dan Jayapura, ibukota Provinsi Papua, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Papua yang selama ini selalu mendapatkan diskriminasi oleh aparat keamanan.

Apalagi aksi turun ke jalan hari ini berkaitan dengan cara-cara aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap mahasiswa Papua di Malang, Semarang dan Surabaya, yang dianggap tak berperikemanusiaan.

Leo Imbiri dari Dewan Ada Papua menyebutkan, selama ini pemerintah dan aparat telah menggunakan cara diskriminatif dalam tugasnya terhadap warga negaranya. "Saat ini yang terjadi persoalan diskirminasi akan diselesaikan dengan cara-cara rakyat sendiri, dan saya melihat demostrasi ini bagian dari upaya menegakkan keadilan bagi rakyat Papua," kata Leo, Senin (19/8).

Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini juga menjadi puncak dari kejadian diskriminasi yang telah diterima oleh masyarakat Papua. "Saya heran, justru diskriminasi ini dilakukan oleh aparat keamanan. Ini menunjukkan bahwa aparat tak melakukan tugasnya untuk perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat Papua selalu dianggap bersalah," jelasnya.

Sumber: Liputan6.com

Reporter: Andina Librianty (mdk/faz)