10 Kabupaten ini segera terima dana desa & terapkan program padat karya ala Jokowi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memastikan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun segera dicairkan secara bertahap. Di bulan Januari ini, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 20 persen dari total dana desa atau sekitar Rp 12 triliun.
Bersamaan dengan pencairan dana tersebut, Jokowi meminta program-program padat karya cash (cash for work) segera dilaksanakan. Terutama program cash for work dibidang infrastruktur dan perikanan.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan memulai penyaluran cash for work di 10 kabupaten dengan 100 desa pilihan. Pemilihan kabupaten tersebut didasarkan pada tingkat kemiskinan dan stunting (bayi gizi buruk) tinggi.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Apa program Bantul untuk entaskan kemiskinan? Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran di daerah tersebut. Mereka melakukannya dengan mengadakan program kegiatan padat karya infrastruktur yang tahun ini menyasar di ratusan lokasi.
-
Apa yang menjadi fokus utama penanganan kemiskinan di Banyuwangi? 'Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,' kata Menko, didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (8/4).
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
-
Aplikasi apa yang dibuat untuk mengatasi kemiskinan di Bantul? Pemkab Bantul punya cara sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya dengan menyiapkan aplikasi Sistem Data Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan.
"Kita mulai di 10 kabupaten dengan 100 desa. Awalnya kecil tapi dengan daerah yang punya stunting tinggi," ujar Menteri Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/1).
Adapun 10 kabupaten cash for work tersebut antara lain Lampung Tengah, Rokan Hulu, Cianjur, Brebes dan Pemalang. Selain itu, daerah timur ditujukan kepada kabupaten Lombok Tengah, Ketapang, Gorontalo dan Maluku Tengah. Sementara untuk Provinsi Papua, dialokasikan ke Kabupaten Wanijaya.
Menteri Bambang mengatakan, penyaluran cash for work tersebut untuk membangun kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan dana desa. Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga akan semakin besar sebab dana desa akan digunakan untuk membangun infrastruktur di desa.
"Intinya kita berupaya bangun kemandirian, indikasi keberhasilan proyek tepat waktu, sesuai klasifikasi dan paling penting kurangi kemiskinan dan pengangguran. Tidak hanya melibatkan dana desa, tapi juga proyek APBN yang lokasinya ada di desa dan maupun proyek daerah melalui APBN," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, tiga daerah itu juga memiliki prevalensi stunting yang tinggi.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca SelengkapnyaProgram itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca Selengkapnya10 Program prioritas yang digalakkan oleh Pj Gubernur Jateng secara simultan dikerjakan guna mendapatkan output yang jelas.
Baca SelengkapnyaBapanas usulkan anggaran untuk bantuan sosial pangan untuk penyaluran tahun 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaKabupaten Banyuwangi dinilai berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang terintegritas.
Baca SelengkapnyaPemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca SelengkapnyaDana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong peran strategis BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Baca Selengkapnya