4 Alasan Indonesia kekurangan pilot

Merdeka.com - Dalam lima tahun ke depan, Indonesia bakal kekurangan 700 pilot per tahun. Paling tidak, data dari Kementerian Perhubungan, Indonesia harus memiliki 3.000 penerbang baru. Banyak masalah di dalam negeri, untuk merekrut calon pilot dari anak bangsa. Kementerian Perhubungan pun harus berpikir keras, agar pilot asing tidak menjamur di dalam negeri.

Bukan hanya pilot untuk pesawat yang berjadwal, pilot untuk tidak berjadwal pun Indonesia harus kerja keras memenuhi pasar. Seperti untuk pilot helikopter khusus industri perminyakan dana lainnya.

Padahal, aktivitas penerbangan di Indonesia termasuk terpadat di dunia. Salah satu faktor pendorongnya yakni pertumbuhan penumpang pesawat di Indonesia yang tercatat nomor 8 tertinggi di dunia.

Namun, kondisi ini tidak dibarengi dengan meningkatnya layanan bandara. Paling tidak, 1000 penerbangan berjadwal, melintas di langit Indonesia. Lantas apa saja yang bikin Indonesia tidak bisa mencetak tenaga profesional tersebut? Berikut ulasannya.

Lulusan minim

Kementerian Perhubungan mengaku hanya bisa menyiapkan anggaran sekitar 3 triliun untuk mengembangkan SDM transportasi. Dana tersebut, harus dibagi untuk sektor udara, laut dan darat. Pemerintah berharap, semakin tumbuhnya sekolah transportasi di Indonesia untuk menghasilkan pilot handal. "Anggaran untuk swasta kita enggak ikut campur ya," kata Pelaksana Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Santoso Edi Wibowo, Senin (22/9).Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Yurlis Hasibuan mengakui adanya persoalan kekurangan tenaga pilot tersebut. Dia mengatakan, dalam satu tahun STPI bisa meluluskan 150 pilot. Jumlah yang sama juga dihasilkan sekolah penerbangan swasta. "Kebutuhan kami 600 pilot. Nah, yang lain dicarikan dari tenaga asing," katanya beberapa waktu lalu.

Susah cari calon kompeten

Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Udara Santoso Edi Wibowo mengaku, perihal pengembangan SDM. Misalnya, untuk wilayah Papua, pihaknya telah bekerja sama dengan UP4B (unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat).Namun, memang diakui saat rekrutmen awak perhubungan khusus dari Papua Barat dan Papua, pihaknya hanya dapat meloloskan 80 orang dari 100 yang dibutuhkan. "Kita butuh 100 orang dari Papua Barat dan Papua, ternyata susah," katanya. Pemerintah mengaku sudah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya, pada tahun 2013, Kemenhub sudah mendirikan sekolah penerbangan di Banyuwangi, yakni Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (LP3).

Pendidikan lama

Untuk mencetak penerbang handal untuk pesawat komersil membutuhkan waktu pendidikan yang cukup lama. Siswa harus memenuhi jam terbang yang lumayan tinggi. Sedangkan, pertumbuhan industri penerbangan dalam negeri semakin meningkat tajam.

"Sekarang kita kejar. Kan mencetak pilot itu kan enggak seperti mencetak mobil. Minimal 1,5 tahun. Kendalanya ya antara pasokan dan kebutuhan, enggak cocok," kata Pelaksana Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Santoso Edi Wibowo, Senin (22/9).

Pertumbuhan maskapai tinggi

Jumlah pilot dalam negeri, sampai saat ini belum bisa mencukupi kebutuhan maskapai penerbangan yang tumbuh sangat cepat. Dibandingkan SDM. Kondisi ini, membuat banyak maskapai penerbangan harus mempekerjakan pilot dari luar negeri."Kalau kita berusaha meminimalisir memang susah karena kita berusaha ngejar. Karena pesawat yang datang tuh banyak. Lion pesan berapa? Garuda pesan berapa? 1 pesawat itu kita butuh 5 set atau sekitar 10 orang," ujar Pelaksana Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Santoso Edi Wibowo, Senin (22/9).