Alasan pemerintah segera cabut subsidi 18,9 juta pelanggan 900 VA
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK akan mencabut subsidi listrik yang tidak tepat sasaran terutama pelanggan rumah tangga berdaya 900 Volt Ampere (VA). Langkah ini perlu dilakukan untuk mengalihkan subsidi tersebut ke 7 juta Kepala Keluarga (KK) yang belum tersentuh listrik.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, jika estimasi satu keluarga terdiri dari empat orang maka sekitar 28 juta orang belum bisa menikmati listrik saat ini.
"Pertengahan 2016 maka rasio elektrifikasi kita 89,5 persen artinya masih ada sekitar 7 juta kepala keluarga yang belum terlistriki. Kalau dikalikan 4 orang dalam satu keluarga berarti hampir ada 28 juta yang belum mendapatkan listrik," ujar Jarman di kantornya, Jakarta, Jumat (18/11).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas program Listrik Desa? Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menjadi pengawal utama dari target menerangi Indonesia ini.
-
Mengapa program Listrik Desa diluncurkan? Keinginan itu dimulai dari Bantul pada Mei 2015, Pemerintah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 MW melengkapi 7.000 MW yang sudah dibuat pemerintah sebelumnya.
-
Bagaimana program Listrik Desa mencapai daerah terpencil? Program ini mendesak dilakukan karena pasokan listrik di Indonesia belum merata. Per September 2016, Indonesia baru punya pembangkit listrik dengan total daya 4.133 MW. Sementara 12.317 MW masuk masa konstruksi, dan 8.641 MW dalam penyelesaian kontrak.
-
Apa saja manfaat program Listrik Desa? 'Masak masakan tidak pakai kayu lagi, tinggal colok saja,' ujar Mama Lodia. 'Anak-anak juga gampang belajar karena tidak tidur lagi jadi belajarnya bagus.'
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
Berdasarkan Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4,1 juta yang layak diberikan subsidi. Artinya pencabutan subsidi akan diberlakukan secara bertahap kepada 18,9 juta pelanggan 900 VA.
"Sesuai dengan Undang-Undang, masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi hanyalah masyarakat yang tidak mampu," kata Jarman.
Dia menuturkan, pemerintah sudah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 98 persen pada 2019. Di mana target tersebut bisa dicapai salah satunya dengan penghematan subsidi tidak tepat sasaran.
Nantinya, dana penghematan subsidi akan digunakan untuk membangun infrastruktur listrik. Sehingga masyarakat yang belum mendapatkan listrik di daerah terpencil bisa mendapatkan listrik.
"Kita harapkan masyarakat mampu mohon perhatiannya Ini semata mata untuk menolong saudara kita yang belum terlistriki," jelas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaLaporan subsidi listrik yang melenceng ini dikemukakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Baca SelengkapnyaUsulan subsidi tarif listrik juga mengacu pada nilai tukar sebesar Rp15.300-Rp16.000 per USD.
Baca SelengkapnyaKalau dihitung, jumlah tersebut masih jauh dari target 50.000 unit.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca SelengkapnyaPercepatan realisasi anggaran subsidi untuk pembelian maupun konversi motor listrik penting untuk meyakinkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaHal ini untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik.
Baca SelengkapnyaMinat masyarakat untuk membeli motor listrik masih rendah. Untuk itu, pemerintah masih melakukan pengkajian terhadap syarat subsidi tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempermudah aturan untuk memperoleh subsidi motor listrik. Menyusul, sepinya peminat akibat persyaratan yang dianggap terlalu rumit.
Baca SelengkapnyaPermasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca SelengkapnyaSelain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diambil setelah menghadapi realita minat masyarakat terhadap motor listrik masih sepi.
Baca Selengkapnya