Anies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya
Hal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.
Anies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Strateginya
Anies-Cak Imin Janji Ekonomi Hijau Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia
Pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berjanji untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Hal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Pasangan Anies dan Muhaimin memandang transisi ekonomi itu adalah Backbone dari kebijakan ekonomi politik kita di masa yang akan datang,"
kata Juru Bicara Pasangan Calon (Paslon) AMIN, Irvan Pulungan dalam webinar bertajuk Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik, di Jakarta, Selasa (19/12).
Irvan menuturkan, komitmen pasangan Anies- Cak Imin karena menganggap persoalan perubahan iklim menjadi krisis iklim.
Bahkan, proses diskusi pasangan Amin akan pentingnya ekonomi hijau telah dimulai jauh-jauh hari. Tepatnya sebelum pendaftaran sebagai peserta Pemilu di KPU.
"Ini (ekonomi hijau) sudah dibicarakan bahkan 2 (dua) tahun yang lalu sebelum kita pasangan ini mendaftarkan gitu ya," ujar Irvan.
Strategi yang bakal dijalankan dengan menjadikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun Bappenas menjadi jembatan penghubung transisi menuju ekonomi hijau.
Salah satunya dengan mengevaluasi seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.
"Jadi, saya rasa proses itu penting untuk kemudian melihat dan melakukan banyak yang namanya audit lingkungan terhadap kebijakan politik kita, peraturan perundang-undangan, dan PSN gitu," ungkap Irvan.
Cara lainnya, pasangan Amin akan mendengarkan masukkan dari akar rumput baik masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) untuk penentuan kebijakan ekonomi hijau.
Masukkan dari akar rumput dinilai membantu pemerintah dalam melakukan audit terkait dampak lingkungan atas suatu kebijakan.
"Saya rasa masukan dari teman-teman masyarakat bukan hanya penting, tapi kan di dalam proses audit itu dia pasti ada analisa, kebijakan analisa, kelembagaan, analisa pendanaan, tentunya yang sudah dibikin teman-teman Ini bisa menjadi dasar untuk melakukan audit lingkungan, sehingga tidak memulai dari awal,"
kata Irvan.
Diketahui, implementasi ekonomi hijau di Indonesia belum cukup bergerak agresif.
Wakil Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Dita Citra P mengatakan, tantangan Indonesia untuk menggaet investor ekonomi hijau adalah kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah.
"Challenge untuk green economy itu, pertama adalah lack of insensitive," kata Dita dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat (27/10) lalu.
Dia menjelaskan, sebagai pihak yang berperan mempromosikan beragam sektor investasi di Indonesia, para calon investor kerap bertanya insentif apa yang akan diberikan.
Namun, rupanya insentif yang dijanjikan pemerintah belum cukup menggugah para investor untuk turut berpartisipasi mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia.
"Memang belum terlalu banyak insentif dari pemerintah itu yang jadi salah satu hambatan," ucapnya.
Meski terdengar sulit, Dita memastikan komitmen pemerintah agar iklim dan investasi yang ditawarkan pemerintah bisa menggairahkan minat para investor.
