Aturan ini bikin was-was investor pasar modal

Merdeka.com - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai aturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana menjadi ancaman dan risiko bagi pelaku pasar modal. Apalagi, saat ini banyak perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena ini suatu yang baru, dan kami belum disosialisasikan, definisi tersangka itu seperti apa, lalu yang mewakili di pengadilan itu siapa, hukumannya apa," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Isaka Yoga dalam keterangannya, Kamis (7/9).

Kecemasan di kalangan investor ini, lanjutnya, sangat menjadi perhatian AEI. Jangan sampai, investor yang tidak mengetahui apa-apa dirugikan. Menurutnya, praktik yang terjadi di banyak negara, jika perusahaan melakukan pelanggaran maka hanya dikenakan denda.

"Kalau disini kami belum tahu sama sekali dan belum ada bayangan, karena belum ada sosialisasinya," katanya.

Apalagi, katanya, sebagai perusahaan publik, pengawasannya sudah sangat ketat. Mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI). "Selama menempuh ketentuan itu dan melakukan good corporate governance saya rasa aman mustinya," ujar Isaka.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, dalam menangani perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki publik, harusnya lebih hati-hati karena bisa merugikan banyak pihak.

Apalagi saat ini ada beberapan perusahaan yang melantai di BEI, direksinya tengah tersangkut kasus korporasi. "Untuk itu KPK harus hati-hati juga, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politik yang masuk dan mengambil keuntungan," pungkas Abdul.