Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak Rp18 Triliun dan APBN Diminta Jadi Jaminan Utang

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Luhut menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar USD 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp18,2 triliun).

"Pembicaraan detail dari dua belah pihak sepakat angkanya USD 1,2 miliar. Terkait pinjaman terhadap KAI terkait pinjaman cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi tentang suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 persen, sekarang kita pengen lebih rendah lagi, ya kita lihat lah. Insya Allah akan beres," katanya dikutip dari Antara, Kamis (13/4).

Luhut mengungkapkan bahwa pihak China telah menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman sekitar USD 560 juta. Namun, pemerintah berharap suku bunga pinjaman bisa sekitar 2 persen. Dia juga menargetkan negosiasi terkait total pinjaman, suku bunga hingga tenor bisa difinalkan sekitar pekan depan.

"Kemarin dia (China) sudah mau di bawah 4 persen. Tapi kita masih (ingin) lebih rendah lagi, offer-nya (tawarannya) yang pertama sudah 3,4 persen tapi kita mau lebih rendah lagi," ungkapnya.

Luhut menyebutkan sejatinya suku bunga pinjaman sebesar 3,4 persen sudah sangat murah dibandingkan suku bunga pinjaman di tempat lain yang angkanya bisa mencapai 6 persen.

Mantan Menko Polhukam itu juga mengatakan pemerintah tidak punya kendala dan memiliki kemampuan bayar dengan ketentuan angka tersebut.

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan bunga pinjaman yang ditawarkan China sudah jauh lebih rendah dari bunga yang ditawarkan pemerintah AS atau pun bunga obligasi dolar AS dengan tenor 30 tahun dari pemerintah Indonesia.

"Tapi kita masih mau nego lagi," imbuhnya.

Seto menambahkan, pemerintah China ingin penjaminan langsung oleh pemerintah melalui APBN sedangkan pemerintah Indonesia sendiri menginginkan agar penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

"Ini terkait penjaminannya kan selama ini kita mau ada PII ya, mereka mau penjaminan langsung, kita coba negosiasi itu," ujarnya.

Seto menjelaskan nantinya pinjaman akan diberikan kepada PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Indonesia di KCIC. Uang pinjaman akan diserahkan kepada KCIC yang bertanggungjawab atas proyek KCJB. 

Dari nominal cost overrun senilai USD 1,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun itu, pemerintah akan menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya akan ditambal dari utang, termasuk dari China Development Bank (CBD).