Bio Farma Target Impor Bahan Baku Obat Turun Hingga 20 Persen di 2024

Merdeka.com - PT Bio Farma (Persero) menargetkan dapat menurunkan impor bahan baku obat (BBO) berkisar 20 persen pada 2024 mendatang. Kementerian Kesehatan mencatat, saat ini, 90 persen bahan baku obat di Tanah Air masih bergantung pada impor.

"Jadi, dalam waktu 2 tahun ke depan kita (impor BBO) turunnya sekitar 20 persen," kata Direktur Transformasi dan Digital Bio Farma, Soleh Ayubi dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Untuk mencapai target tinggi tersebut, Bio Farma aktif mendirikan perusahaan patungan (joint venture). Salah satunya dengan perusahaan farmasi asal Korea Selatan Sungwun Pharmacopia Co sejak 2016 silam.

"(Joint venture) itu sudah berjalan dari tahun 2016. Hingga saat ini kami sudha memproduksi 12 bahan baku obat dan halal. Itu yang sudah kami produksi," ujarnya.

Untuk tahun 2024, Bio Farma menargetkan dapat memproduksi 28 jenis bahan baku obat. Peningkatan produksi ini dalam rangka untuk menekan ketergantungan akan bahan baku obat asal impor.

"Angka yang menurut saya cukup progresif, tapi butuh kolaborasi dari semua pihak," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Herbuwono mengatakan pemerintah memprioritaskan pengembangan Fitofarmaka untuk mengurangi ketergantungan pada obat impor. Saat ini, 90 persen bahan baku obat di Tanah Air masih bergantung pada impor.

"Ini akan menjamin keamanan kita dalam melakukan transformasi kesehatan di masa depan," kata Dante, Selasa (9/11)

Fitofarmaka merupakan obat dari bahan alami yang telah melalui proses uji klinis sehingga memiliki khasiat setara dengan obat medis. Fitofarmaka telah dikembangkan dan diproduksi di Indonesia di antaranya untuk immunomodulator, tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, melancarkan sirkulasi darah, dan meningkatkan kadar albumin.

Menurut Dante, pengembangan Fitofarmaka sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Namun, setelah lima tahun instruksi tersebut diterbitkan, pengembangan Fitofarmaka tidak mengalami kemajuan.

Dari sekitar 11.218 tanaman obat yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan, baru 35 Fitofarmaka yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Saat ini kita sadar bahwa kemandirian kita tentang berbagai macam hal harus kita lakukan baik secara formal maupun secara praktis. Itu harus mencerminkan bahwa kita negara yang besar. Jumlah penduduk kita 270 juta merupakan pasar yang optimis bagi seluruh kegiatan farmasi," ujarnya.