Bos Yamaha harap kasus kartel motor matik tak pengaruhi ekonomi RI

Merdeka.com - Executive Vice President Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) Dyonisius Betty meminta sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus dugaan kartel persekongkolan harga dengan PT Astra Honda Motor (AHM) diputuskan secara adil. Dia berharap keputusan kasus dugaan kartel tersebut tak mempengaruhi iklim industri otomotif di Indonesia.

"Kita mengharapkan keputusan seadil-adilnya agar tidak mempengaruhi iklim ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujar Dyonisius di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/1).

Selain itu, kata Dyonisius, para investor dealer menunda perjanjian kerja sama dengan Yamaha karena adanya kasus dugaan kartel tersebut. Bahkan, seluruh karyawan Yamaha juga merasa resah dengan kasus dugaan kartel itu.

"Pihak luar negeri menyatakan bener enggak Yamaha harganya kemahalan. Kedua saya lihat bisnis partner dealer jadi ragu-ragu menunggu kasus ini benar ada kartel atau tidak. Karyawan juga resah benar tidak ada kartel, untuk itu mereka ingin bergerak demo. Saya bilang percaya saja sama hukum di Indonesia," jelasnya.

Saat ini, Dyonisius mengaku Yamaha sedang melakukan ekspor motor ke seluruh negara karena permintaan konsumen di Indonesia mengalami penurunan. Presiden Joko Widodo juga pernah meminta Yamaha tak hanya fokus pasar domestik.

"Kita sampaikan ekspor tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 naik hampir 7 kali lipat. Di Indonesia menjadikan pusat produksi global. Sebetulnya kami minta pihak Jepang investasi disini, itu sesuai pemerintah Jokowi," pungkasnya.