BPH Migas Gandeng Kadin, Sinergikan Bidang Hilir Migas dengan Dunia Usaha
Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya mencari terobosan agar sektor hilir migas tidak hanya dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu upaya yang dilakukan BPH Migas adalah dengan menggandeng Kadin agar para pengusaha lebih tertarik lagi untuk melakukan investasi di bidang hilir Migas. Hal ini merupakan langkah yang tepat mengingat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau KADIN Indonesia adalah organisasi yang menaungi para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
Guna lebih mensinergikan sektor hilir Migas dengan dunia usaha, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menggelar pertemuan secara daring dengan Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani, pekan lalu (29/01).
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Apa peran BPH Migas untuk masyarakat? BPH Migas menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat penting dan tentunya dibutuhkan dalam menjaga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara serta memanfaatkan gas bumi melalui pipa.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Bengkulu? Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk meningkatkan PAD? Pemerintah Daerah baru-baru ini diajak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Hadir dalam pertemuan tersebut Waketum KADIN Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar, Eksekutif Direktur Rahardjo. Pertemuan tersebut juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas serta Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S. serta Direktur Gas Bumi BPH Migas Sentot Harijady BTP.
Pada kesempatan tersebut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menjelaskan bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
Menurut Ifan, Sapaan M Fanshurullah Asa, saat ini yang menarik disektor hilir migas bagi pengusaha adalah dibukanya peluang investasi dengan konsesi 30 tahun untuk pembangunan jaringan transmisi maupun distribusi gas. "Tentu saja, ini salah satu lingkup usaha yang bisa digarap, di mana KADIN bisa mendorong kalangan pengusaha anggotanya agar dapat tertarik untuk turut serta dalam pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi dan juga usaha pendukungnya" jelas Ifas.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani memaparkan bahwa tujuan dibentuknya KADIN adalah untuk mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi. Karena itu KADIN berusaha membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, koperasi dan swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib.
Selain itu juga untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas - luasnya bagi pengusaha Indonesia untuk dapat berperan efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar juga perekonomian global. Tidak hanya itu, diluar dunia usaha kita juga berharap masyarakat merasakan kesetaraan, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan seluruh rakyat.
"Keberadaan KADIN tidak hanya sampai provinsi, namun sampai dengan Kabupaten /Kota sehingga memungkinkan untuk membantu /bekerja sama dengan BPH Migas sampai dengan tingkat daerah," ungkap Rosan Perkasa Roeslani.
Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio menyampaikan ada 3 hal utama atau penting di bidang gas bumi yang bisa dikerjasamakan dengan KADIN yaitu pengusahaan pipanisasi, penetapan toll fee, dan harga untuk kebutuhan jaringan rumah tangga dan pelanggan kecil.Untuk pengusahaan pipa transmisi, BPH Migas akan melelang ruas transmisi yang dapat dikuti oleh Badan Usaha di bidang Gas. Menurut Jugi Guna menciptakan demand atau mendorong penggunaan gas bumi untuk industri dan rumah tangga sebelum pipa transmisi dibangun, dalam jangka pendek dapat dibuat Receiving Terminal LNG berbasis ISO Tank. "Ini adalah peluang bisnis yang dapat digarap oleh pengusaha di bawah Kadin," jelas Jugi.
Lebih lanjut Jugi menjelaskan Kalimantan yang mempunyai 5 Provinsi sangat pontensial untuk dibangun pipa transmisi dan distribusi. Menurut jugi yang potensial dibangun WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) dengan pipa yang lebih kecil dari pipa transmisi adalah Kaltim, Kalsel dan Kalbar. Dilihat dari demand baik listrik maupun non listrik, 1 wilayah WJD antara 4 sd 10 MMSCFD, hitungan bisnis calon pelanggan 3 MMSCFD demand secara rutin sudah feaseable, FPP produktif, IRR produktif, karena BEP di bawah 10 tahun.
"Dari LNG dulu. Kalau dapat membuat ranting dulu di Kalimantan, nanti baru ditingkatkan menjadi distribusi, tanki LNG diganti dengan pipa transmisi," jelas Jugi
Selain pengusahaan pipa transmisi, peluang usaha yang bisa diambil Kadin adalah jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
"BPH Migas nanti akan membuat peraturan, kalau yang sudah ada untuk rumah tangga 1 investasinya dari APBN, untuk Rumah Tangga 2 investasi mandiri. Tentu ini peluang bagi KADIN untuk turut menggarap jaringan gas di apartemen, perumahan mewah, pusat perbelanjaan, dll," Pungkas Jugi
Sementara itu Komite BPH Migas M. Lobo Balia mengapresiasi dengan mengusulkan tindak lanjut, dengan KADIN sebagai wadah pengusaha sementara BPH Migas regulator, maka penting sesi khusus ataupun Expo untuk mengundang pengusaha - pengusaha Migas untuk berinvestasi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas Boby Gafur Umar menyampaikan bahwa setuju yang disampaikan pak Lobo untuk pertemuan kembali secara khusus dan membuat MoU.
"KADIN punya tangan bukan hanya di pusat, tetapi juga daerah banyak pengusaha mencari peluang bisnis. Indonesia saat ini tergantung LPG dan BBM impor, cadangan BBM juga tahan kisaran 9,5 tahun lagi, harus ada solusi untuk energi masa depan," jelas Boby Gafur Umar.
Lebih Lanjut Boby Gafur mengungkapkan potensi gas bumi yang relatif banyak oleh karena itu penting distribusi mulai sumber sampai titik pengguna, baik untuk industri maupun untuk jargas rumah tangga, apartemen dan sebagainya. Pengusaha perlu hitung-hitungan yang feasible. Yang ujungnya untuk membantu peningkatan energi.
"Semangat pemerintah untuk kerjasama dengan KADIN kita sambut baik. Yang penting pasokan gas dari mana sumbernya, lewat mana. Kalau demand tidak khawatir, pasti akan laku. Secara prinsip, KADIN dan BPH Migas siap tindak lanjut dengan MoU, sekaligus nanti mendetailkan sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan," ungkap Boby Gafur.
Harry Pratoyo, Anggota Komite BPH Migas menyampaikan setuju untuk tindak lanjut dan MoU, bahwa untuk peningkatan energi dalam negeri memang harus sinkron dan sinergi. Tugas BPH Migas untuk BBM lebih untuk yang moveble, karena itu sinergi dengan KADIN strategis, baik infrastruktur maupun user, keuntungan jangka panjang terkait investasi. Karena itu harus matching antara suplay dan demand yang tidak bersamaan tempatnya, karena itu penting infrastruktur LNG ingin kita kembangkan, sementara ini hanya ada floating di pantai. Jangan sampai user minta terlalu murah, sementara infrastruktur gak masuk jika demikian. Karena itu penting keberadaan KADIN sebagai mitra MoU, menjembatani.
Mengakhiri pertemuan Kepala BPH Migas menambahkan bahwa saat ini juga sedang didorong alih energi untuk PT. KAI juga, ASDP, PELNI, dengan menggunakan bahan bakar LNG minimal 2 sistem, bisa menggunakan BBM maupun gas.
"Pertemuan ini akan segera kita tindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dan sosialisasi bersama ke Kadin seluruh Indonesia untuk melihat peluang investasi di hilir migas. Tripple helix KADIN, BPH Migas dan kalangan akademisi bisa mengkaji dan mendalami hal ini agar Hilir Migas bisa semakin baik," pungkas Ifan. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaSinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaBPH Migas mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi.
Baca SelengkapnyaKerja sama juga bisa dilakukan dengan perguruan tinggi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca SelengkapnyaInvestor makin kurang menaruh minat pada sektor minyak.
Baca SelengkapnyaTahun 2023, SKK menargetkan investasi sebesar Rp234,18 triliun di industri hulu migas.
Baca SelengkapnyaPHE hingga Juni 2023 mencatatkan produksi minyak sebesar 570 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2757 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra pada kegiatan bersama DPR RI di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaTantangan sektor energi di Indonesia, terutama terkait dengan lifting atau produksi minyak nasional yang saat ini berada di angka 600 ribu barel per hari.
Baca SelengkapnyaSelama kurang lebih dua dekade terakhir, industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak.
Baca SelengkapnyaMelalui acara ini, diharapkan subsidi BBM semakin tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 4,64 persen pada triwulan I-2024, yang berkontribusi 72,39 persen terhadap nilai ekspor nasional.
Baca Selengkapnya