Cari dana segar, PLN sebar obligasi tahap I Rp 2,5 triliun
Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I tahap tahun 2013 sebesar Rp 2,5 triliun. Selain itu PLN juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I tahun 2013 sebesar Rp 500 miliar.
"Total penerbitan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan sebanyak Rp 10 triliun untuk Obligasi dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun untuk Sukuk Ijarah," jelas Direktur Utama Nur Pamudji di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Senin (17/6).
Hasil penerbitan obligasi dan sukuk ijarah itu akan digunakan untuk membiayai investasi fasilitas kelistrikan berupa jaringan transmisi dan distribusi di beberapa daerah, seperti Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Bagaimana PLN akan mengembangkan Hydropower di Indonesia? PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.
-
Bagaimana PLN mempersiapkan diri untuk masuk bursa karbon? Beberapa pilot project telah kami lakukan sehingga hari ini, sistem perdagangan karbon bisa dilakukan,' ucap Darmawan.
-
Siapa yang menilai kontrak PLN menarik bagi investor? Sahala menilai, saat ini PLN sudah menerapkan skema kontrak kerja sama yang menarik dan mampu mengakomodir kebutuhan para investor untuk bersama mengembangkan kelistrikan nasional.
-
Mengapa PLN butuh investasi besar untuk nol emisi? PT PLN (Persero) membutuhkan investasi lebih dari USD700 miliar atau setara dengan Rp11.323 triliun untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emisi) pada 2060.
Nur menjelaskan jangka waktu Obligasi dan Sukuk Ijarah berkelanjutan tersebut ditawarkan selama 10 tahun dan 7 tahun untuk obligasi konvensional. Sedangkan untuk sukuk ijarah selama 7 tahun dengan pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah setiap 3 bulan Takwim, 30/360.
Adapun penawaran awal, akan dilakukan mulai 17 Juni hingga 21 Juni 2013, kemudian dilanjutkan penentuan kupon dan cicilan imbalan ijarah 24 Juni 2013. PLN berharap dapat memperoleh izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni 2013 sehingga dapat melakukan penawaran umum pada 1-2 Juli 2013, dan diakhiri dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2013.
Untuk memperlancar proses penerbitan itu, PLN menunjuk PT Bahana Securities (terafiliasi), PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BRI Danareksa Jadi Penjamin Emisi Obligasi IIF Rp500 Miliar, Nilai Kupon Capai 7,25 Persen
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Sumber Energi Listrik Jadi Andalan untuk Penuhi Kebutuhan 35 Tahun ke Depan
Baca SelengkapnyaPemerintah wajib menyediakan dana khusus untuk listrik desa.
Baca SelengkapnyaPLN menyetorkan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun.
Baca SelengkapnyaStrategi PLN untuk mencapai net zero emission 2060, terbagi menjadi beberapa tahap.
Baca Selengkapnyadalam proyek Hijaunesia 2023, PLN IP memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
Baca SelengkapnyaBursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (26/9) akan semakin menarik.
Baca SelengkapnyaPendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan mengecek nilai bunga pinjaman dari ADB tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali mengkaji skema power wheeling dalam RUU EBET.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan transisi energi selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim.
Baca Selengkapnya