Follow
Cegah data rekening disalahgunakan DJP, ini yang dijanjikan menkeu
Merdeka.com - Pemerintah memastikan informasi yang akan diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan sangat dirahasiakan. Pengintipan informasi rekening juga dipastikan hanya kepada wajib pajak tertentu yang tengah dicurigai DJP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proses pengambilan informasi oleh DJP akan diatur secara ketat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Sehingga tujuan mendapatkan informasi tidak disalahgunakan. Kita akan menetapkan secara jelas dan memastikan seluruh jajaran DJP yang memiliki akses informasi tersebut jadi subyek disiplin internal," ujar menkeu saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (18/5).
Menkeu melanjutkan sistem operasional dalam mengambil informasi rekening akan mengikuti protokol standard internasional. "Kami memastikan DJP menjalankan perbaikan sistem informasi yang dapat menjamin berlangsungnya pertukaran informasi sesuai standard internasional," tuturnya.
-
Kenapa informasi pribadi penting dijaga? Meskipun berbagi tentang diri kita dapat membantu membangun hubungan, ada beberapa informasi pribadi yang sebaiknya tidak dibagikan sembarangan demi menjaga privasi dan keamanan.
-
Bagaimana cara menjaga informasi keuangan? Informasi KeuanganDetail seperti nomor rekening bank, informasi kartu kredit, gaji, atau detail utang harus dijaga ketat. Memberikan informasi ini kepada orang yang tidak dikenal atau dipercaya dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penipuan.
-
Bagaimana DPR ingin OJK mengawasi pinjol? “Karena begitu dicabut, memang akan membuka ruang bagi pemain baru untuk masuk dalam ekosistem pinjol. Tetapi, kita juga harus pastikan terlebih dahulu kesiapan OJK dari aspek regulasi, mekanisme sistem perizinan, kaidah perlindungan dan edukasi konsumen, hingga kemampuan dalam pengawasan dan penindakan terhadap market conduct,“ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI meminta polisi transparan? “Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,“ ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Mengapa NIK perlu dirahasiakan? NIK juga bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui banyak orang karena dapat membahayakan privasi pemiliknya. Jika NIK bocor, orang lain dapat dengan mudah mengakses atau menyalahgunakan data pribadi seseorang.
-
Bagaimana cara menjamin asas pemilu rahasia? Asas pemilu selanjutnya adalah rahasia. Asas ini memastikan bahwa setiap pemilih memberikan suaranya dengan rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak mana saja dengan cara apa saja. Pemilih memberikan suaranya dengan dijamin kerahasiaannya.
Terakhir, tambah menkeu, sistem pelaporan atau whistle blowing system Kementerian Keuangan akan ditingkatkan kinerjanya. Dimungkinkannya masyarakat melaporkan jika pegawai pajak melakukan intimidasi setelah data rekening diintip akan disosialisasikan secara intensif.
"Saya akan meminta diperkuat dan disosialisasikan."
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya
"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung
Baca Selengkapnya
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnya
Begini cara memblokir data KTP yang terlanjur disalahgunakan untuk pinjol.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.
Baca Selengkapnya