DPR: Kelangkaan elpiji 3 Kg akibat lemahnya tata niaga

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VII Rofi Munawar menyatakan kelangkaan elpiji 3 Kg di banyak wilayah menunjukkan aspek distribusi tidak dilakukan dengan baik dan lemahnya tata niaga. Pemerintah diminta segera mengambil langkah cepat dan tepat, mengingat beragam kondisi yang ditimbulkan dari kelangkaan tersebut telah menambah beban bagi masyarakat kecil.

Menurutnya, beban hidup masyarakat akan semakin berat menjelang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Kelangkaan elpiji ini terjadi silih berganti di berbagai wilayah, ironisnya beberapa pekan ini terjadi secara merata dan jika pun ada harganya melambung di tingkat pengecer. Padahal elpiji 3 Kg mayoritas digunakan masyarakat menengah ke bawah dan disubsidi oleh pemerintah seharusnya mudah di dapatkan," tulis Rofi dalam siaran persnya yang diterima merdeka.com di Jakarta, Senin (13/5).

Berdasarkan data dari PT Pertamina (persero) hingga kuartal I 2013 penyaluran gas elpiji 3 Kg sudah melebihi kuota sebanyak 6,8 persen dari yang ditentukan. Adapun kuota elpiji 3 Kg yang telah ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 3,86 juta metrik ton.

Saat ini, lanjut Rofi, kelangkaan elpiji menjadi hal yang biasa. Sebelumnya elpiji 12 Kg juga sulit ditemukan, saat pemerintah berencana menaikkan harga di awal bulan Mei. Menurut dia, pemerintah beralasan akibat kuota konsumsi elpiji yang jebol di berbagai daerah.

Oleh karena itu, Rofi menyarankan pemerintah agar mengevaluasi dan memonitoring secara intensif tata niaga elpiji yang selama ini telah dilakukan. Mengingat proses distribusi selama ini sangat rapuh dan mudah terjadi kebocoran karena sistem agenisasi yang longgar.

"Elpiji 3 Kg sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah, sebagai konsekuensi konversi perpindahan dari minyak tanah (kerosine). Kenaikan dan kelangkaan yang terjadi akan berimplikasi langsung terhadap struktur pengeluaran masyarakat" tegas Rofi.

Dia menambahkan, menurut keterangan Pertamina, tidak ada satu pun dari tujuh kantor penjualan (Region) Pertamina yang realisasi penyalurannya di bawah kuota. Sebagai contoh, Kepulauan Riau dan Lampung telah melampaui kuota 11 persen dan 12 persen, Jawa Barat melebihi 3,5 persen serta Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 6 persen. (mdk/bmo)