DPR sebut pemerintah Jokowi terlalu pede andalkan tax amnesty
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengatakan tak yakin target penerimaan negara melalui tambahan dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, sampai saat ini pembahasannya masih alot dan terkesan molor.
"Saya agak sensitif soal tax amnesty, karena penerimaan ini sudah dimasukkan tax amnesty, yang mana Undang-Undang ini masih dibahas. Apa bisa tepat perkiraannya kalau masih bahas," ujar dia di kantornya, Jakarta, Senin (6/6).
Dalam paparannya, pemerintah yakin dari dana yang berpotensi masuk ke Indonesia penerimaan negara melalui pajak mencapai Rp 165 triliun. Dari angka itu, asumsi penerimaan negara perpajakan dalam RAPBNP 2016 yang mencapai Rp 1.527,1 triliun.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
"Yang berbahaya kalau ekspektasi penerimaan itu tidak terjadi. Karena inikan sesuatu yang unpredictable. Apakah Pak Menkeu sudah punya daftar target-targetnya? Karena ini dananya cukup besar," kata Mekeng.
Anggota fraksi Partai Golkar ini menambahkan pemerintah harus berhati-hati dengan asumsi yang tak pasti. Kalau asumsi itu sama sekali gagal, nantinya akan berakibat fatal.
"Kalau tax amnesty tidak masuk berapa pengaruhnya pada defisit anggaran. Dan apa langkah pemerintah untuk menambal itu?," tutur dia.
Sebelumnya, Pemerintah telah menyerahkan draf nota Rancangan APBN Perubahan (APBNP) 2016. Dalam draft tersebut pemerintah telah memasukan asumsi penerimaan negara dengan tambahan dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaJokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui banyak pelaku bisnis wait and see karena khawatir situasi politik
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui banyak pelaku bisnis wait and see karena khawatir situasi politik memanas menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya