Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ekonomi lesu, pengamat minta Jokowi tunda proyek 35.000 MW

Ekonomi lesu, pengamat minta Jokowi tunda proyek 35.000 MW PLN. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini mempertanyakan susunan anggaran pemerintah di dalam APBN 2016 yang baru disahkan di sidang Paripurna DPR. Didik menyoroti soal target pendapatan negara melalui pajak di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.

"Dalam APBN sebelumnya ditargetkan pajak 1.489 triliun dalam keadaan ekonomi turun. Realisasinya tidak benar-benar terjadi, kalau ini tidak berjalan maka akan terjadi komplikasi lagi bagaimana defisit kekurangan pajak itu," kata Didik dalam diskusi bertajuk 'catatan APBN 2016' di Jakarta, Sabtu (31/10).

Menurutnya, dalam keadaan ekonomi yang lesu, pemerintah seharusnya melakukan pemangkasan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyek yang membebani keuangan negara. Hal ini perlu dilakukan untuk mewaspadai kekurangan pendapatan karena ekonomi melemah.

Orang lain juga bertanya?

"Di masa lalu, orang yang rasional dan paham ekonomi itu proyek ekonomi yang berimplikasi pada APBN dipotong-potong, tapi sekarang malah ditambah-tambah. Jadi kita sebagai analis ekonomi, pak Bambang (Menteri Keuangan) mengerti soal ini tapi dia tidak melakukan apa yang dia mengerti itu," terangnya.

Didik mencontohkan, proyek yang dianggap membebani keuangan negara. Salah satunya, proyek pembangkit 35.000 MW bisa ditunda terlebih dahulu.

"Bisa dipilih yang sekiranya membebani APBN misalnya pembangkit listrik dikurangi 35.000 MW, di mana semua komponen impor dari China 1 sampai 2 tahun ini kurangi. Nanti target dinaikkan lagi setelah ekonomi sudah tumbuh," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya
Pemerintah Tunda Pengoperasian Pembangkit Listrik di Jawa-Bali, Ini Alasannya

Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.

Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM: Kelebihan Pasokan Listrik Jawa-Bali Ditargetkan Tuntas Tahun Depan
Kementerian ESDM: Kelebihan Pasokan Listrik Jawa-Bali Ditargetkan Tuntas Tahun Depan

Permasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Curiga Banjir Impor Produk Bikin Kinerja Manufaktur di Indonesia Anjlok
Jokowi Curiga Banjir Impor Produk Bikin Kinerja Manufaktur di Indonesia Anjlok

Jokowi minta semua menteri mencari tahu penyebab PMI Indonesia terkontraksi setelah 34 bulan berturut-turut mengalami trens ekspansi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Beri Kuliah Umum di Stanford University, Jokowi Sebut Dana Transisi Energi Bebani Negara Miskin
Beri Kuliah Umum di Stanford University, Jokowi Sebut Dana Transisi Energi Bebani Negara Miskin

Jokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.

Baca Selengkapnya
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja
FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja

Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara

Dalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu

Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Orang Dekat Prabowo Tak Setuju Rencana PPN Naik 12 Persen: Bisa Membahayakan Ekonomi
Orang Dekat Prabowo Tak Setuju Rencana PPN Naik 12 Persen: Bisa Membahayakan Ekonomi

Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.

Baca Selengkapnya