Ekonomi lesu, pengamat minta Jokowi tunda proyek 35.000 MW
Merdeka.com - Pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini mempertanyakan susunan anggaran pemerintah di dalam APBN 2016 yang baru disahkan di sidang Paripurna DPR. Didik menyoroti soal target pendapatan negara melalui pajak di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.
"Dalam APBN sebelumnya ditargetkan pajak 1.489 triliun dalam keadaan ekonomi turun. Realisasinya tidak benar-benar terjadi, kalau ini tidak berjalan maka akan terjadi komplikasi lagi bagaimana defisit kekurangan pajak itu," kata Didik dalam diskusi bertajuk 'catatan APBN 2016' di Jakarta, Sabtu (31/10).
Menurutnya, dalam keadaan ekonomi yang lesu, pemerintah seharusnya melakukan pemangkasan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyek yang membebani keuangan negara. Hal ini perlu dilakukan untuk mewaspadai kekurangan pendapatan karena ekonomi melemah.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
"Di masa lalu, orang yang rasional dan paham ekonomi itu proyek ekonomi yang berimplikasi pada APBN dipotong-potong, tapi sekarang malah ditambah-tambah. Jadi kita sebagai analis ekonomi, pak Bambang (Menteri Keuangan) mengerti soal ini tapi dia tidak melakukan apa yang dia mengerti itu," terangnya.
Didik mencontohkan, proyek yang dianggap membebani keuangan negara. Salah satunya, proyek pembangkit 35.000 MW bisa ditunda terlebih dahulu.
"Bisa dipilih yang sekiranya membebani APBN misalnya pembangkit listrik dikurangi 35.000 MW, di mana semua komponen impor dari China 1 sampai 2 tahun ini kurangi. Nanti target dinaikkan lagi setelah ekonomi sudah tumbuh," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca SelengkapnyaPermasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca SelengkapnyaJokowi minta semua menteri mencari tahu penyebab PMI Indonesia terkontraksi setelah 34 bulan berturut-turut mengalami trens ekspansi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.
Baca Selengkapnya