Ekspor Pasir Laut Dituding Demi Muluskan Investasi Singapura ke IKN, KKP Angkat Suara

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono membantah kabar kebijakan ekspor pasir laut demi memuluskan investasi asing ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya negeri tetangga Singapura.

"Nggak adalah ke situ," tegasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ditulis Selasa (13/6).

Menteri Trenggono menerangkan, kebijakan ekspor pasir laut akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengolahan Hasil Sedimentasi di Laut.

"PP nya itu kan ekspor (pasir laut) apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Ya kan?," terangnya.

Menurutnya, saat ini banyak kegiatan reklamasi yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Antara lain Jawa Timur, Batam, hingga wilayah dekat IKN Nusantara.

"Coba liat reklamasi di Indonesia kan banyak, ada di daerah Jatim, dekat ikn juga ada, Batam juga luar biasa, dekat Jakarta juga. Kan banyak sekali," tekannya.

Untuk itu, pemerintah menerbitkan kebijakan ekspor pasir laut guna mengatasi potensi kerusakan lingkungan. Mengingat, kegiatan penambangan pasir dilakukan dari hasil sedimentasi.

"Itu kan dari mana bahannya (reklamasi). Kalian gak pernah cek. Ini yang kita atur, jangan lagi seperti itu, bahan reklamasi harus dari segementasi supaya gak rusak lingkungannya," pungkasnya.

Kebijakan Ekspor Pasir Laut Tuai Kritik

Sejumlah pegiat lingkungan hidup hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengkritik keras tentang aturan yang secara tersirat membolehkan ekspor laut Indonesia. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Aturan ini mengejutkan karena ekspor pasir laut sudah dilarang sejak 2003 silam. Dulu, mayoritas pasir laut Indonesia diekspor ke Singapura.Saat itu, Singapura mengimpor 6-8 juta ton pasir, dengan lebih dari 90 persen berasal dari Indonesia.

Karena pasir merupakan bahan baku beton, ada kekhawatiran bahwa penghentian tiba-tiba akan mengganggu sektor konstruksi lokal yang sedang bangkit kembali. Sebab, proyek-proyek besar seperti pembangunan resor terpadu dan Jalur Lingkar Mass Rapid Transit (MRT) di Singapura.

Disebutkan juga bahwa pasir yang ditambang dari pulau-pulau terdekat di Indonesia, yang diekspor ke Singapura untuk reklamasi tanah, memengaruhi batas laut Indonesia. Singapura juga dikritik lambat dalam menyelesaikan pembicaraan tentang masalah perbatasan dan perjanjian ekstradisi.