ESDM rogoh Rp 25 miliar untuk sosialisasi kenaikan harga BBM
Merdeka.com - Jelang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, pemerintah mulai rajin melakukan program sosialisasi. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) yang menggelontorkan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk program sosialisasi.
"Anggarannya kita keroyakan rame-rame, ada biaya tambahan untuk bikin spanduk dan lain-lain. Masing-masing ada tapi saya nggak tahu persisnya," ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo usai acara 'launching pengiriman sms broadcast dalam rangka sosialisasi penyesuaian harga BBM bersubsidi' di kantornya, Jakarta, Senin (17/6).
Melalui sms broadcast, masyarakat diinformasikan dapat mengadukan secara langsung apabila terjadi kelangkaan mendapat BBM atau terlambat menerima formulir Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Masyarakat bisa mengirimkan short message service (SMS) ke 1708.
-
Apa itu konsumsi BBM? Untuk pemilik kendaraan konvensional, menghitung konsumsi bahan bakar adalah hal yang sangat krusial, terutama dengan fluktuasi harga bensin yang terjadi setiap bulan. Agar tidak mengalami pengeluaran berlebih akibat penggunaan BBM yang tidak efisien, banyak pengendara yang mulai mencatat konsumsi bahan bakar setiap kali mereka mengisi bensin.
-
Kenapa BBM mobil berbeda? Perbedaan konsumsi bahan bakar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ukuran mesin, rasio kompresi, cara berkendara, serta jenis bahan bakar yang digunakan. Setiap faktor ini dapat mempengaruhi efisiensi dan kinerja mesin secara keseluruhan.
"Centernya ada di sini (Kemen ESDM) dan gratis," lanjut dia.
Susilo menambahkan jumlah masyarakat yang bakal mendapat dana BLSM sebanyak 15,5 juta Kepala Keluarga (KK).
Seperti diketahui, selepas harga harga BBM subsidi naik, pemerintah ingin memberi kompensasi BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan kepada rakyat miskin. Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin selama lima bulan ke depan.
Pemberian BLSM ini yang sampai sekarang masih ditolak oleh beberapa partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaMasukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra pada kegiatan bersama DPR RI di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaBPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap operator SPBU tersebut.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaMengutip Reuters, Brent berjangka untuk pengiriman November pada Jumat ini, berada di posisi USD 95,38 per barel.
Baca SelengkapnyaCak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaTujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca Selengkapnya