Faisal Basri: Presiden Jokowi Salah Diagnosa soal Wacana Kementerian Investasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa akan membentuk Kementerian yang fokus menangani investasi untuk periode 2019 hingga 2024. Namun demikian, secara keseluruhan jumlah menteri tetap seperti saat ini yakni sebanyak 34 kementerian.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengatakan, Presiden Jokowi salah diagnosa terkait penyelesaian masalah investasi dan ekspor yang tak kunjung menunjukkan kinerja positif. Menurutnya, solusi menyelesaikan masalah investasi dan ekspor adalah menggenjot produksi.

"Jadi upaya untuk memperkokoh sektor produksi atau kementerian yang mengurus produksi ini, yang harus diperkuat. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi mau dengar. Ini (Kementerian investasi dan ekspor) menurut saya kalau betul dilaksanakan, ya salah diagnosis ya," ujarnya di Kedai Tempo, Jakarta, Rabu (14/8).

Faisal mengatakan, bukan kali ini saja Presiden Jokowi menyebut akan membentuk kementerian investasi. Salah satunya, pada Maret lalu hal yang sama juga pernah dicanangkan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Yang dikatakan oleh pak Presiden kan tidak pertama kali, tapi berkali-kali menyampaikan di forum rakor investasi, di forum rakor ekspor, berkali-kali pak Jokowi kecewa, bahkan gusar ya, dan ini berulang kali. Dia bilang saya akan bentuk kementerian investasi dan ekspor," jelasnya.

Pemerintah tak perlu muluk-muluk membentuk kementerian baru untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kementerian yang ada saat ini. Pemerintah disarankan untuk membenahi produksi sektor tambang, pertanian dan manufaktur agar lebih gesit membawa pendapatan bagi negara.

"Kalau sektor produksi beres, tambang, industri manufaktur, pertanian, ekspor dan impornya, semua pasti beres. Jadi yang perlu diperkuat bukan membentuk kementerian investasi dan atau ekspor. Jadi missleadingnya kuadrat, melainkan menteri teknis yang menghasilkan barang itu pertanian, pertambangan dan industri harus diperkokoh," tandasnya.