Indef: Idealnya dana haji untuk kepentingan jemaah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar dana haji diinvestasikan untuk membangun infrastruktur. Rencana ini pun menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, dana haji sebenarnya bisa saja digunakan untuk pembangunan infrastruktur asalkan ada penjaminnya.
"Asal tidak berisiko boleh, kalau digunakan untuk infrastruktur dan ada penjaminnya boleh karena jadi tidak berisiko, apalagi kalau melalui Sukuk yang digunakan untuk infrastruktur jadi tidak berisiko," kata Enny di Bakoel Koffie Jakarta, Kamis (3/8).
-
Bagaimana Haji Endang mendapatkan modal untuk membangun jembatan? Dia kemudian memberanikan diri meminjam uang ratusan juta rupiah, ke bank milik negara.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana Indef melihat proyek IKN di era Prabowo-Gibran? Seolah-olah hidup segan mati tak mau.
-
Kenapa Haji Endang membangun jembatan di Karawang? Sebab, desa tempat dia tinggal saat itu cukup terisolir.
-
Siapa yang bantu Hendi? Seiring dengan kedatangan Presiden Jokowi ke Desa Bansari pada tahun 2021, pertanian melon dengan teknologi rumah kaca milik Hendi semakin dilirik berbagai kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Pada awalnya, Hendi membangun rumah kaca itu secara mandiri. Setelah berbagai instansi melihat keberhasilan teknologi pertanian itu, mereka ingin ikut berperan dalam membantu mengembangkan pertanian itu. Kementerian Pertanian misalnya, melalui program Food Estate, mereka ikut menyumbangkan 9 rumah kaca.
-
Dimana Haji Endang membangun jembatan? Modal ratusan juta yang digelontorkan Haji Endang Junaedi, untuk membangun jembatan kayu, berdampak besar bagi pergerakan ekonomi warga desa di Karawang, Jawa Barat.
Namun, lanjut Enny, idealnya penggunaan dan penggunaan dana haji harus diutamakan untuk kepentingan jemaah haji sendiri. Seperti dari sisi pemberangkatan dan penyelenggaraan ibadah haji.
"Kita menempatkan proporsi yang idealnya. Idealnya dana haji untuk jemaah haji. Kepentingan itu yang dibereskan. Dulu kita enggak pernah tahu pengelolaan dana haji seperti apa. Ini menjadi diskusi publik karena mulai transparan," jelasnya.
Dia menambahkan, penyelenggaraan haji di Indonesia kualitasnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Malaysia dari sisi pemondokan, akomodasi dan pelayanan. Ada sebagian yang sudah memadai tapi belum semuanya mendapatkan fasilitas yang sama.
"Sehingga ini kan tugas lebih wajib buat pengelola dana haji karena itu tidak bisa dibandingkan dengan malaysia. Mereka sudah selesai dengan tugas pokoknya Penyelenggaraan hajinya sudah bagus, tata kelola sudah bagus. Sementara kita baru mulai untuk mentransparan, mengakuntabelkan dana pengelolaan haji itu," tandas Enny.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Razilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaDiperkirakan lebih dari 1,85 juta jemaah dari sekitar 150 negara melaksanakan haji tahun ini.
Baca SelengkapnyaIdealnya calon haji berangkat menanggung 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/Bipih) dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat.
Baca SelengkapnyaMUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaNasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaGubernur BI menyebut pihaknya telah memperkirakan supply dan demand terhadap valas.
Baca SelengkapnyaBPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama sudah membuat pedoman untuk rencana tersebut agar bisa mulai diterapkan pada musim haji 2024.
Baca SelengkapnyaProduk tabungan dari Danamon Syariah dihadirkan untuk membantu nasabah mengumpulkan dana ibadah haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaKampung ini akan menjadi kawasan yang memfasilitasi seluruh kebutuhan haji maupun umroh.
Baca SelengkapnyaDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menerbitkan surat edaran terkait dengan panduan pelaksanaan dam jemaah haji Indonesia 1445 H/2024 M.
Baca Selengkapnya"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi
Baca Selengkapnya