Follow
Ini curhat Menkeu Sri Mulyani soal kondisi terkini pajak Indonesia
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan rendahnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pada 2016, penerimaan pajak hanya mencapai angka Rp 1.105 triliun atau 81,54 persen dari target Rp 1.355 triliun.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa rasio pajak di Indonesia masih sangat rendah. "Rasio pajak 10,3 persen dan ini tentu masih rendah sekali dan tidak dapat diterima," kata Menteri Sri Mulyani di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (12/7).
"Saya sebagai mantan pejabat Bank Dunia melihat ini rendah sekali dan heran bahwa Indonesia hanya menerima penerimaan 10,3 persen saja," tambahnya.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang membayar pajak paling rendah? Laporan itu memberikan contoh, seorang Elon Musk membayar hanya sekitar 3% pajak pada tahun 2014 hingga 2018.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak patuh. Maka dari itu, saat ini pemerintah gencar mengejar pajak dari mereka. "Penghindaran pajak, membuat kami harus mendorong. UKM-pun harus comply terhadap perpajakan. Ini penting, untuk meningkatkan keadilan bagi kita semua," tegasnya.
Menteri Sri Mulyani menilai, rendahnya penerimaan dan rasio pajak menjadi tantangan besar pemerintah dengan cara melakukan reformasi perpajakan. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah program tax amnesty dan kerja sama terkait keterbukaan perpajakan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).
"Penerimaan pajak yang baik bisa digunakan untuk mengejar MDG'S dan pembangunan. Bagi Indonesia, penerimaan pajak untuk tekan kemiskinan, membangun infrastruktur dan menaikkan kesejahteraan," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Proses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya
Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya
Hingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.
Baca Selengkapnya
Gaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Untuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca Selengkapnya
Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca Selengkapnya