Ini manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKI

Merdeka.com - Transformasi sistem asuransi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang semula dikelola oleh Konsorsium Asuransi TKI ke Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan resmi diberlakukan, terhitung 1 Agustus mendatang.

Adapun yang terdapat pada jaminan sosial ini. Pada risiko kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan biaya pengobatan tanpa batas: Santunan cacat dengan besaran manfaat hingga Rp 100 juta; biaya pengangkutan maksimal Rp 2,5 juta; pemberian alat bantu atau alat ganti.

Kemudian, pada risiko meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kematian Rp 85 juta. Adapun biaya perawatan kesehatan tidak terbatas. Pada Asuransi Konsorsium, santunan kematian dan pemakaman Rp 80 juta dan biaya perawatan maksimal Rp 50 juta. Sedangkan, pada risiko hilang akal budi, BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan hingga Rp 100 juta.

Lalu, pada risiko sakit, BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja baik sebelum maupun setelah penempatan. Dan risiko PHK, BPJS Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada TKI untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua yang bisa diambil manfaatnya jika mengalami PHK.

Jika TKI mengalami tindak kekerasan fisik, pemerkosaan atau pelecehan seksual BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sesuai dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang mencapai Rp 100 juta.

Sementara untuk iuran wajib yang harus dibayar TKI baik saat pra, penempatan dan setelah penempatan, sebesar Rp 370 ribu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah, mendukung upaya kehadiran pemerintah dalam melindungi TKI.

"Kami berharap, BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan lebih dalam melindungi TKI," ujarnya di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (20/7).

Anis Mansur dari Garda Buruh Migran Indonesia juga memberikan dukungan serupa. "Dari sosialisasi yang dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat perlindungan lebih kepada TKI. Semoga dalam praktiknya, TKI mudah melakukan klaim," ujarnya. (mdk/ibs)