Jelang mogok Tanjung Priok, pengusaha minta Dahlan turun tangan

Merdeka.com - Gabungan perusahaan jasa kepelabuhan besok Senin (3/6), berencana menghentikan seluruh aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alasannya, Badan Usaha Milik Negara, PT Pelindo II, dianggap melakukan monopoli dan mematikan usaha mereka.

Ketua Umum Angkutan Khusus Pelabuhan Gemilang Tarigan menyatakan sebagian sudah melaporkan PT Pelindo II kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ekspansi Pelindo dinilai melanggar Undang-Undang Anti Monopoli karena persaingan usaha yang tidak sehat dengan memanfaatkan statusnya sebagai perusahaan pelat merah.

"Ada yang sudah mengadu ke KPPU, Kamar Dagang dan Industri sudah bikin surat keberatan juga," ujarnya saat dihubungi merdeka.com melalui sambungan telepon, Jakarta, Minggu (2/6).

Saat ini gabungan pengusaha logistik itu belum menerima kabar terkait penyelidikan awal yang digelar KPPU soal tuduhan monopoli itu. Namun mereka berharap Menteri BUMN Dahlan Iskan bisa segera mengambil sikap untuk menengahi kisruh ini.

"Jadi sekarang tinggal tunggu respon pak Dahlan," kata Tarigan.

Inisiator mogok yang lain, yaitu Ketua Umum ALFI Iskandar Zulkarnaen menilai cara Pelindo II mendominasi usaha hulu sampai hilir di pelabuhan akan mematikan usaha-usaha kecil menengah. Pelindo dia anggap sengaja membentuk anak-anak usaha baru yang mematikan pesaing swasta swasta.

"Jadi mogok ini proses dari teman-teman asosiasi terhadap perilaku Pelindo yang ditengarai memonopoli pelabuhan yang membuat pengusaha lokal mati. Jadi Pelindo kekuatannya dahsyat, soalnya dia wakil pemerintah kan, powerful kalau bikin anak perusahaan 22 yang lain mati," beber Iskandar.

Kebijakan Pelindo II yang dianggap monopoli itu dinilai pengusaha melanggar UU 19/2003 tentang BUMN. Pasal 2 ayat 2D dalam beleid tersebut menyebutkan, kegiatan yang sudah diusahakan swasta tidak bisa diambil alih BUMN (Pelindo).

Ditemui terpisah, Dahlan enggan mengomentari rencana mogok pengusaha Tanjung Priok. Dia menilai bila para pelaku jasa kepelabuhan swasta keberatan dengan kebijakan Pelindo, maka lapor saja ke KPPU.

"Kalau (Pelindo dianggap monopoli) silakan ke KPPU saja," ujar Dahlan singkat di DPR, tiga hari lalu.

Hingga berita ini diturunkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino belum dapat dihubungi merdeka.com, khususnya untuk mengonfirmasi persiapan otoritas pelabuhan menghadapi aksi mogok pengusaha besok. (mdk/noe)