Jokowi punya pekerjaan sembuhkan penyakit akut birokrasi

Merdeka.com - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih akan berhadapan dengan persoalan struktural dalam birokrasi pemerintahan. Permasalahan tersebut mulai dari tumpang tindihnya aturan dan kebijakan, kentalnya politik birokrasi, obesitas birokrasi dan pemborosan hingga korupsi yang menggerogoti sistem pemerintahan.

Ada dua solusi yang ditawarkan yakni penataan kelembagaan dan pembenahan sumber daya manusia. Namun, kedua langkah tersebut diharapkan tidak hanya sekadar janji di atas kertas tetapi diupayakan dalam sebuah gerakan sosial.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

"Penataan lembaga perlu diperbaiki termasuk kerangka institusionalnya. Ketika solusi memerlukan waktu dan konsolidasi terus menerus, upaya lain yang bisa dilakukan memperjelas prosedur operasional dalam pemerintahan dan menjalankan fungsi koordinasi," ujar wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Eko Prasodjo saat membuka RB summit di Jakarta, Selasa (9/9).

Pembenahan profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara harus segera berjalan. Rambu pengawasan hingga pemberian reward and punishment sebenarnya sudah diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Eko mengaku pemerintahan baru harus mengubah pola pikir dan budaya kerja birokrasi yang umumnya dipenuhi oleh hal-hal yang dianggap lumrah.

"Menyembuhkan penyakit birokrasi yang akut dan memperbaiki mutu pelayanan membutuhkan manajemen perubahan yang konsisten," kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim independen RB Nasional, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, kedua solusi tersebut nampaknya sangat berat dilakukan oleh pemerintahan baru. Sebab, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada birokrat dan teknokrat saja.

"Reformasi birokrasi terlampau penting untuk diserahkan hanya kepada birokrat, masyarakat perlu terlibat bukan cuma sebagai pengguna layanan birokrasi, tapi juga sebagai pembayar pajak yang aktif mendukung perbaikan birokrasi," jelas Erry. (mdk/noe)