Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenhub Sertifikasi 178 Kapal Tradisional di Kepulauan Seribu Secara Gratis

Kemenhub Sertifikasi 178 Kapal Tradisional di Kepulauan Seribu Secara Gratis Bengkel Kapal di Muara Angke. ©2021 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan melakukan pengukuran dan sertifikasi terhadap 178 kapal tradisional di Kepulauan Seribu secara gratis. Kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 gross ton (GT) di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta sudah dilaksanakan pengukuran dan pemeriksaan aspek kelaiklautan kapal.

Ditjen Perhubungan lain telah memberikan Pas Kecil secara gratis, tanpa dipungut biaya kepada 178 kapal yang diperiksa tersebut.

Pas Kecil merupakan dokumen penting yang merupakan salah satu tanda bukti kepemilikan kapal, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, serta dokumen kapal yang dipersyaratkan untuk kapal berlayar dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu Johan Christoffel, MM menyebutkan kegiatan pengukuran kapal ini masih akan terus berlangsung di seluruh pulau di wilayah Kepulauan Seribu.

"Diimbau kepada masyarakat Kepulauan Seribu/ pemilik kapal yang belum memiliki pas kecil agar segera mengajukan permohonan untuk dilaksanakan pengukuran untuk persyaratan proses sertifikasi," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (26/9).

Johan menekankan bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki Pas Kecil agar memenuhi status hukumnya. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat seluruh kapal yang ada di wilayah kerja KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu sudah tersertifikasi.

"Hal Ini akan banyak membantu para pemilik kapal tidak hanya mendapatkan sertifikat tapi juga bisa menambah nilai investasi kapal tersebut dan kegiatan gerai pengukuran kapal merupakan salah satu program dari Kementerian Perhubungan yang merupakan arahan langsung dari bapak Menteri Perhubungan saat kunjungan kerjanya pada bulan Juni lalu di Pulau Untung Jawa," ujarnya.

Menurutnya, gerai pengukuran tersebut bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil untuk memperoleh status hukum kapalnya yang dimiliki, yaitu kapal tradisional di bawah GT.7.

"Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan pengukurannya diikuti oleh para ahli ukur kapal dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, KSOP Kelas III Sunda Kelapa dan tentunya KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu," tutupnya.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemeriksaan keselamatan kapal dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan validasi sertifikat kapal tersebut dalam pemenuhan aspek kelaiklautan kapalnya. Setiap kapal yang berlayar di laut wajib didaftarkan dan memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal termasuk bagi kapal di bawah GT 7, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
3.000 Orang Kunjungi Kepulauan Seribu Selama Libur Lebaran 2024
3.000 Orang Kunjungi Kepulauan Seribu Selama Libur Lebaran 2024

3.000 orang termasuk wisatawan dan warga lokal melakukan perjalanan ke Kepulauan Seribu

Baca Selengkapnya
Delapan Nelayan Indonesia Ditangkap Malaysia
Delapan Nelayan Indonesia Ditangkap Malaysia

Kapal yang ditangkap berkapasitas di bawah lima Gross tonnage (GT) dan alat tangkap yang digunakan pancing.

Baca Selengkapnya
FOTO: Arus Balik Lebaran, Ribuan Pemudik Tiba Kembali di Jakarta Naik KM Dobonsolo
FOTO: Arus Balik Lebaran, Ribuan Pemudik Tiba Kembali di Jakarta Naik KM Dobonsolo

KM Dononsolo membawa sebanyak 1.705 orang penumpang dan 663 unit sepeda motor.

Baca Selengkapnya
Jadi Badan Klasifikasi ke-4 di Asia, BKI Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk Tangani Permasalahan Hukum
Jadi Badan Klasifikasi ke-4 di Asia, BKI Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk Tangani Permasalahan Hukum

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Sewa Kapal, Ini Alasan Kemenhub Pilih Siapkan Rp15,3 Miliar untuk Subsidi Tiket Gratis
Tak Lagi Sewa Kapal, Ini Alasan Kemenhub Pilih Siapkan Rp15,3 Miliar untuk Subsidi Tiket Gratis

Subsidi tiket gratis lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Data Kemenhub: Hanya 69 Persen Bus Pariwisata Laik Jalan di DKI Jakarta Hingga Riau
Data Kemenhub: Hanya 69 Persen Bus Pariwisata Laik Jalan di DKI Jakarta Hingga Riau

Bahkan, Kemenhub menemukan 2 bus pariwisata dengan Bukti Lulus Uji Elektronik palsu.

Baca Selengkapnya
Menteri KKP Sebut Pelaku Maling Ikan Punya Rumah di Pantai Indah Kapuk
Menteri KKP Sebut Pelaku Maling Ikan Punya Rumah di Pantai Indah Kapuk

Pelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Uji KIR Kendaraan di Jakarta Gratis, Begini Syaratnya
Uji KIR Kendaraan di Jakarta Gratis, Begini Syaratnya

Uji KIR merupakan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor.

Baca Selengkapnya
KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal yang Rugikan Negara Rp3,7 Triliun, Mayoritas Kapal Indonesia
KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal yang Rugikan Negara Rp3,7 Triliun, Mayoritas Kapal Indonesia

Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Indonesia ini berdampak langsung pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Selengkapnya
124 Anak Nelayan Ikut Sunatan Massal Serentak di Belasan Titik Kawasan Pesisir
124 Anak Nelayan Ikut Sunatan Massal Serentak di Belasan Titik Kawasan Pesisir

a Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Selain sunatan massal, PSDKP juga membuka layanan pemeriksaan umum, pemeriksaan lansia.

Baca Selengkapnya
100 Kapal Nelayan Uji Coba Pakai Bahan Bakar Gas, Satu Tabung Bisa Berlayar Seharian
100 Kapal Nelayan Uji Coba Pakai Bahan Bakar Gas, Satu Tabung Bisa Berlayar Seharian

Untuk setiap kapal nelayan yang sudah dikonversi akan dibekali dengan satu unit tabung baja.

Baca Selengkapnya
Begini Upaya Pemerintah agar Kapal Niaga Indonesia Tak Ditolak Bersandar di Negara Lain
Begini Upaya Pemerintah agar Kapal Niaga Indonesia Tak Ditolak Bersandar di Negara Lain

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengkampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya