Kisah Desa Tebara di Sumba Barat Jadi Ikon Wisata Kelas Dunia

Merdeka.com - Desa Tebara merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terkenal karena memiliki Kampung Adat Praijing, yang keindahan alamnya sudah tidak diragukan lagi.

Kampung adat Praijing menawarkan keindahan alami perkampungan yang sangat mempesona. Kampung ini sangat unik karena rumat adatnya tersusun dari batu-batu megalitik.

Rumah adat Sumba biasa disebut Uma Bokulu atau Uma Mbatangu. Uma Bokulu bermakna rumah besar, sementara Uma Mbatangu berarti rumah menara. Rumah tradisional Sumba berbentuk rumah panggung dengan atap berundak menjulang bak menara.

Rumah adat di kampung tersebut terbagi menjadi tiga bagian. Pada bagian bawah disebut Lei Bangun. Bagian ini dipergunakan untuk memelihara hewan ternak. Pada bagian tengah disebut Rongu Uma sebagai tempat untuk para penghuni rumah. Dan bagian atas atau menara yang disebut Uma Daluku diperuntukkan sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan alat pusaka.

Jumlah penduduk di Desa Tebara sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebanyak 2.683 jiwa yang terdiri dari 1.332 laki-laki dan 1.351 perempuan dan 590 kepala keluarga. Dari 6 (enam) dusun di Desa Tebara, yang memiliki KK (kepala keluarga) dan jumlah penduduk terbanyak adalah dusun Prai Ijing dengan jumlah 144 kepala keluarga dengan 636 jiwa penduduk.

Kampung ini sebelumnya hanya kampung biasa. Namun sejak Marten Ragowino Bira menjabat sebagai Kepala Desa Tebara, dia berhasil membawa Kampung Adat Prai Ijing menjadi desa wisata berkelas dunia.

Sejak menjadi Kepala Desa Tebara, Marthen berusaha menjadikan desanya tempat orang hidup, berkarya, dan bergembira. Desa bukan lagi menjadi tempat bermukim bagi orang-orang lemah dan tak berdaya. Bahkan desa ini telah mendapat kucuran dana ADD yang digelontorkan Pemerintah Pusat. Tak hanya itu, Dana Desa yang dikelolanya dengan sangat baik berhasil memacu perekonomian di daerahnya.

"Begitu saya mengelola Desa Tebara, saya kelola Dana Desa dari 2016 sewaktu menjadi Kepala Desa PAW sebesar Rp 750 juta, dan pada 2018 menjadi Rp 1,2 miliar kemudian pada 2019 sebesar Rp1,3 miliar. Karena Dana Desa hadir sebagai stimulan saja agar muncul usaha-usaha produktif sehingga akan terbuka banyak peluang kerja, Memutar roda ekonomi, sekaligus menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes)," ujar Marthen.

Pria lulusan Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, ini, mulai mengembangkan 5 unit usaha. Ia menamakan Badan Usaha Desa (BUMDes)-nya yakni Iyya Tekki, yang berarti satu suara.

Unit usaha Iyya Tekki Desa Tebara yakni pengelolaan kampung wisata Prai Ijing, pengelolaan danau wisata Alami Weeboro sebagai objek wisata air, pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif bagi warga, pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan lumbung desa.

"Saya mulai membentuk BUMDes Iyya Tekki untuk mengelola wisata budaya Kampung Adat Prai Ijing yang dimulai pada 2 Juli 2018 dengan penghasilan bersih selama 5 bulan di 2018 sebesar Rp170 juta dan menghasilkan PADes Rp51.308.000. Dari pengelolaan Kampung Adat Prai Ijing sebagai tempat wisata, selain menghasilkan PADes juga membuka lapangan kerja bagi 60 warga baik pemuda pemudi sebagai tenaga kerja produktif dan warga usia lanjut dengan penghasilan sehari rata-rata Rp35.000 per orang," ujar Marthen.

Tak cuma membuat BUMDes, untuk membantu meningkatkan SDM warganya, Marthen pun bekerja sama dengan sejumlah lembaga kredibel dari Jakarta. "Kita melakukan penguatan kapasitas petugas desa wisata (guide, petugas loket, parkir, petugas kebersihan, juru masak kuliner, petugas homestay), bekerja sama dengan Prita Laura dkk dari Universitas Podomoro Jakarta, Indonesia International Work Camp (IIWC), Felencia Hutabarat dkk, co working space KEKINI, Tim Halo Sumba Universitas Airlangga Surabaya, Tim LPM Univ Sanata Dharma Yogyakarta. Semua dibiayai dari dana desa," ujarnya.

Berkat kerja keras dan perjuangannya, Desa Tebara ditetapkan sebagai Desa Percontohan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 dalam kategori Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa, dan Inovasi Desa. Penghargaan diterima di Jakarta pada 17 Januari lalu. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Keuangan RI. Desa Tebara juga masuk sebagai 10 besar DESA BRILian BRI tahun 2020.

"Saya selalu berpikir, hal penting dalam pengelolaan keuangan terutama dana desa adalah soal transparansi yang utama. Tetapi setelah kita mengelola keuangan dengan baik sekaligus transparan, kita perlu melihat sisi yang paling penting, yaitu efek manfaat atau nilai guna dari adanya dana desa itu," imbuh Marthen.

Perkembangan Desa Tebara salah satunya juga didukung oleh perbankan yang memadai. Saat ini Bank BRI juga sedang fokus mengembangkan jaringan di wilayah tersebut.

Mantri BRI Lyberti Loryn Mone mengatakan bahwa awalnya sangat sulit bagi dunia perbankan untuk masuk ke Kampung Adat Praijing di Desa tebara. Namun kegigihannya dalam memberikan sosialisasi kepada warga terutama penggiat UMKM akhirnya berbuah manis. Kini sebagian masyarakat Desa Tebara khususnya di dekat wisata Kampung Adat Praijing sudah terbiasa dengan dunia perbankan.

"Awalnya memang sulit sekali karena Agen BRILink dikira seperti calo begitu. Bagi warga, nabung ya datang ke bank langsung. Tapi lambat laun perubahan itu ada," ujar Lyberti.

Menurut Liberty, saat ini dirinya ingin fokus dalam mengembangkan teknologi digital agar wisatawan yang datang ke Kampung Praijing semakin mudah. Dirinya sedang menjajaki kerja sama agar tiket masuk kampung Adat kelak bisa dikerjasamakan dengan BRI dengan sistem online.

"Kalau saat ini kan masih manual, jadi beli tiket di lokasi. Ke depan tentu kita berharap bahwa ini semua bisa dibuatkan sistem agar terintegrasi dan bisa diakses secara online. BRI bisa mempelopori itu," ujarnya.

Selain itu, hal yang dia fokuskan saat ini adalah mengenai dana desa. "Dari survei kami, beberapa kepala desa ingin Dana Desa bisa ditarik di BRI. Hal ini karena lebih cepat proses selain itu juga jumlah uang di BRI tersedia meski para kepala desa mengambil uang dana desa dalam jumlah banyak," ujar Lyberti.

Menurutnya banyak kepala desa yang mengeluh tidak bisa mengambil dana desa dalam waktu cepat di Bank Daerah. Hal ini membuat beberapa program termasuk pembangunan infrastruktur menjadi terhambat.

"Kalau desa bisa mengambil dana desa dengan leluasa, tentu progres pembangunan di desa akan semakin baik. Sehingga percepatan perputaran uang di desa juga akan semakin cepat yang berimbas pada kesejahteraan warga," ujarnya. (mdk/hhw)