Kompensasi berujung politisasi

Merdeka.com - Kenaikan harga BBM tahun ini akan tergantung kepada kompensasi yang akan didiskusikan oleh pemerintah dengan DPR. Enam kompensasi yang dijanjikan pemerintah antara lain adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beras miskin, beasiswa miskin, program keluarga harapan (PKH), bantuan-bantuan pusat dan daerah, dan kesetiakawanan sosial seperti pasar murah dari BUMN dan swasta.

Wakil Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan mekanisme ini pernah terjadi di tahun 2005 hingga 2008 lalu di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan kompensasi bagi kenaikan BBM bersubsidi.

Namun, Harry mengatakan, pembahasan kompensasi kenaikan BBM akan sangat alot di tingkat DPR. Pasalnya, saat ini merupakan tahun politik menjelang Pemilu 2014 nanti.

"Ini berulang tahun 2005 hingga 2008 lalu, di mana BLT dianggap pencitraan. Memang semua orang berkepentingan di tengah tahun politik ini," ujar Harry saat dihubungi oleh merdeka.com, Selasa (30/4).

Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan pemerintah telah melakukan pengkajian dan belajar dari tahun 2005 lalu di mana kenaikan BBM bersubsidi naik tajam dari 15 persen menjadi 17 persen. "Jadi pengalaman-pengalaman itu menjadi pelajaran," ujar Hatta, Selasa (30/4).

Tahun 2008, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 14,1 triliun termasuk dana operasional. Namun, langkah ini menuai kritik karena dinilai tidak efektif mengurangi kemiskinan. Alih-alih mengkompensasi kenaikan BBM, banyak pengamat menganggap ini hanya sogokan menjelang Pemilu 2009 lalu.

Tahun lalu, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan dana kompensasi kenaikan BBM yang dicadangkan jika harga BBM naik. Besarannya adalah Rp 30,6 triliun. Biaya tersebut termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebesar Rp 150.000 per bulan selama 9 bulan.

Belajar dari 2008 lalu, nyatanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih untuk kedua kalinya. (mdk/rin)