KPPU: UU larangan praktik monopoli harus diubah, ini alasannya

Merdeka.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha menila Undang Undang (UU) No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, sudah sepatutnya disegerakan. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mengharuskan RUU tersebut segera disahkan.

"Terdapat beberapa hal yang memang perlu diperkuat dari UU yang lama untuk diubah pada UU yang baru," ungkapnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/7).

Kurnia mengungkapkan, beberapa faktor yang perlu diperbarui adalah mengenai subjeknya. Di mana kata dia, dalam UU yang lama hanya mengatur pelaku usaha yang ada di Indonesia saja. Namun tidak mengatur pelaku usaha yang berada di luar negeri.

"Pertama adalah subjeknya jadi UU lama ini subjeknya hanya pelaku usaha yang aktivitas di Indonesia sementara base practic internasionalnya semua negara-negara lain bukan hanya pelaku usaha di indonesia yang bisa diperiksakan tapi juga pelaku usaha di luar negeri yang berdampak ke ekonomi nasional. itu bisa kita periksa. Kita harap UU baru subjek ini bisa diubah," jelasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperbaiki pada UU yang lama adalah mengenai notifikasi merger. "Notifikasi merger yang kita anut sekarang post merger artinya terjadi merger baru kita periksa. Kalau kita temukan hal yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha maka kita bisa minta dibubarkan kembali. Ini kan akan memakan cost yang begitu besar dan hampir di semua negara sebelum merger itu sudah diberitahukan. Jadi kita minta itu," ungkapnya.

Kemudian terakhir adalah mengenai masalah kelembagaan. Dia mengatakan, hingga saat ini KPPU sendiri secara kelembagaan masih belum jelas. Dia berharap melalui RUU yang baru KPPU dapat menjadi Aparatur Negeri Sipil (ASN).

"Kelembagaan kita ini sampai sekarang status kesekjenan kita belum jelas karena memang di UU lama dikatakan sekretariat diatur dengan peraturan komisi sehingga ini belum masuk ke ASN. Harapan kita ke depan masuk ASN," bebernya.