Mengapa Hatta dan Agus Marto tak penuhi permintaan Jokowi?

Merdeka.com - Lobi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada pemerintah pusat untuk meringankan biaya proyek Mass Rapid Transit (MRT) ternyata gagal. Angan-angan Jokowi untuk membayar utang sebesar 30 persen kandas sudah. Pemerintah Provinsi masih membayar lebih banyak dibanding pemerintah pusat, yaitu dengan perbandingan 51:49. Sebelumnya, porsi Pemprov DKI adalah 58 persen dan pemerintah pusat sisanya.

Pagi sepekan lalu, Jokowi tergopoh-gopoh datang ke kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta. Mantan Wali Kota Surakarta ini ingin melobi petinggi jajaran menteri ekonomi Indonesia ini untuk menurunkan tanggungan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pembayaran utang proyek MRT kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

Target Jokowi adalah Pemprov hanya bayar 30 persen atau paling tinggi 40 persen dari total utang. Sayangnya, sebelumnya Jokowi gagal melobi sang bendahara Negara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Apa pasal Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa tetap teguh pada pendirian bahwa pemerintah provinsi harus menanggung lebih besar dari pemerintah pusat?

Menteri Agus beberapa waktu yang lalu menekankan Jokowi agar tidak ngotot soal MRT. Agus meminta Jokowi agar kembali melihat ongkos produksi MRT agar disesuaikan dengan kondisi saat ini. Maklum, proyek yang tertunda-tunda ini belum melalui pengajian ulang kembali setelah tertunda lebih dari empat tahun. Pada prinsipnya, harga barang-barang yang digunakan untuk membangun MRT seharusnya ikut naik seiring dengan inflasi.

"Ini juga sejalan dengan arahan presiden. Dalam beberapa sidang kabinet itu menyampaikan untuk hati-hati dengan pinjaman luar negeri, dan betul-betul pinjaman itu digunakan untuk yang betul," tuturnya.

Pihak JICA sebelumnya telah menggelontorkan pinjaman dan hibah untuk proyek ini. Dari situs PT MRT, JICA mau memberikan 42 persen dari total proyek menjadi hibah, sisanya dipinjamkan dengan bunga sangat rendah, 0,2 persen, serta jangka waktu 30 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Sementara untuk biaya pembuatan moda tersebut diperkirakan mencapai Rp 15,7 triliun.

Beda dengan Agus, penolakan Hatta mengatasnamakan negara. Hatta mengatakan, pemerintah pusat tak mungkin mengorbankan uang pajak seluruh masyarakat Indonesia hanya untuk menyubsidi pembangunan MRT. "Karena pemerintah tidak hanya mengurus DKI saja. Kita lihat kekuatan fiskal kita," ujar Hatta seusai menemui Jokowi Rabu (9/1) lalu.

Hatta sebelumnya telah membentuk tim untuk mengaji permintaan Jokowi. Tim tersebut memutuskan untuk menggeser sedikit porsi utang Pemprov DKI Jakarta dari yang sebelumnya 58 persen menjadi 51 persen. (mdk/rin)