Menkeu Sri Mulyani Janji Terus Waspadai Kenaikan Inflasi Imbas Perang Rusia-Ukraina

Merdeka.com - Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya membawa dampak negatif bagi kedua negara tetapi juga bagi seluruh dunia. Berbagai lembaga bahkan merevisi sejumlah target perekonomian dan mewaspadai kenaikan inflasi akibat naiknya sejumlah harga komoditas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, inflasi Indonesia masih terkendali pada 2,64 persen hingga Maret 2022. Namun, hal ini tetap diwaspadai mengingat belum adanya tanda-tanda berakhirnya tekanan global.

"Sejumlah risiko tekanan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, KSSK tetap mewaspadai dan pantau stabilitas sistem keuangan untuk tetap terjaga," ujarnya, Jakarta, Rabu (13/4).

Menteri Sri Mulyani melanjutkan, inflasi Indonesia pada Maret 2022 terkendali pada 2,64 persen year on year, didukung oleh masih cukup terkendali sisi penawaran di dalam respons kenaikan permintaan dan juga tetap terkendali ekspektasi inflasi.

"Kemudian, stabilitas nilai tukar rupiah dan respons kebijakan pemerintah terutama dalam jaga barang-barang yang diatur pemerintah," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan berupaya memperkuat koordinasi dalam merespons kondisi perekonomian global.

"KSSK akan terus perkuat koordinasi dan pantau bersama termasuk merespons melalui kebijakan terkoordinasi dan sinergi di dalam juga pemulihan ekonomi nasional di dalam hadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang sangat tinggi," tandasnya.

Meski Harga Komoditas Mahal Imbas Perang, BI Yakin Inflasi 2022 Maksimal 4 Persen

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis inflasi 2022 tetap terjaga di kisaran 2 sampai 4 persen. Hal ini menjawab keresahan masyarakat atas kenaikan sejumlah komoditas akibat perang Rusia dan Ukraina.

"Secara keseluruhan asesmen kami sejauh ini. Kami masih confident, inflasi masih bisa terjaga di sasaran 2-4 persen," ujarnya dalam acara konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (13/4).

Meski begitu, Perry mengakui konflik antara Rusia dan Ukraina berpotensi mengerek laju kenaikan harga pangan hingga komoditas energi. Mengingat, kedua negara yang bersitegang tersebut merupakan salah satu produsen pangan dan energi global.

"Tidak dipungkiri tekanan geopolitik meningkatkan tekanan harga. Yang sudah terjadi sekarang tekanan harga pangan dan juga harga energi," bebernya.