Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin soal Freeport pecat karyawan: Tak usah didengarkan!

Menko Darmin soal Freeport pecat karyawan: Tak usah didengarkan! Menko Perekonomian Darmin Nasution. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerintah tak akan merespon ancaman PT Freeport Indonesia (PTFI) yang ingin melakukan pengurangan pegawai. Menurutnya, ancaman ini hanya gertakan untuk menakut-nakuti pemerintah.

"Itu bagian tekan menekan jangan didengerin," ujar Darmin di Pancoran, Jakarta, Rabu (15/2).

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengeluarkan interoffice memorandum mengenai situasi terkini operasi PTFI pada 11 Februari 2017 silam. Salah satu isinya adalah terkait rencana perusahaan mengurangi atau memecat karyawan mulai minggu depan.

Orang lain juga bertanya?

Dalam surat ini dijelaskan, pengurangan karyawan dilakukan karena pabrik pengolahan telah dihentikan pada Jumat (10/2) dan saat ini tidak lagi memproduksi konsentrat tembaga. Hal ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada Januari 2017 yang membuat Freeprot tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga dan dinilai melanggar hak PTFI dalam Kontrak Karya.

"Sebagai akibatnya, kami akan menerapkan perubahan-perubahan rencana operasi yang akan berdampak pada pengurangan karyawan mulai minggu depan," kutipan isi interoffice memorandum PTFI yang beredar di kalangan wartawan.

"Kami telah mengurangi karyawan senior pada Jumat, 10 Februari 2017."

Meski demikian, Freeport tetap bersedia mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK seperti aturan pemerintah agar segera bisa melakukan ekspor konsentrat. Namun, dalam perubahan status ini Freeport meminta perjanjian stabilitas investasi dengan kepastian hukum dan fiskal yang sama seperti tercantum dalam KK saat ini.

"Kondisi tersebut diperlukan dan sangat penting bagi perencanaan investasi jangka panjang PTFI."

Melihat kondisi saat ini, Freeport telah memberitahukan kepada kontraktor terbesar mengenai perubahan rencana operasi, dan para kontraktor juga melakukan langkah awal mengurangi karyawan.

"PTFI akan bekerja bersama pemerintah guna mencapai perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sampai hari ini tidak ada perjanjian yang disepakati."

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama membenarkan adanya penurunan produksi di PTFI. "Tertundanya ekspor konsentrat tembaga akan mengakibatkan PTFI mengambil tindakan dalam waktu dekat untuk mengurangi produksi agar sesuai kapasitas domestik yang tersedia di PT Smelting, yang memurnikan sekitar 40 persen dari produksi konsentrat PTFI," kata Riza.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri ESDM Bantah Pertamax Disubsidi: Yang Ngarang Siapa
Menteri ESDM Bantah Pertamax Disubsidi: Yang Ngarang Siapa

Pertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Turun Tangan, Empat Kementerian Diminta Selamatkan Karyawan Sritex
Presiden Prabowo Turun Tangan, Empat Kementerian Diminta Selamatkan Karyawan Sritex

Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Selengkapnya
Sritex Pailit, Wamenaker Jelaskan Beda Pengertian Karyawan Dirumahkan dan Kena PHK
Sritex Pailit, Wamenaker Jelaskan Beda Pengertian Karyawan Dirumahkan dan Kena PHK

Sritex dikabarkan merumahkan 2.500 karyawan. Wamenaker buka suara

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Pemda Boleh Pungut Tarif Pajak Karaoke hingga Kelab Malam di Bawah 40 Persen
Menko Airlangga: Pemda Boleh Pungut Tarif Pajak Karaoke hingga Kelab Malam di Bawah 40 Persen

Hal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.

Baca Selengkapnya
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja

Seruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TKN Prabowo-Gibran Tuding Tom Lembong Sesat & Remehkan Nikel Indonesia Tak Laku
VIDEO: TKN Prabowo-Gibran Tuding Tom Lembong Sesat & Remehkan Nikel Indonesia Tak Laku

Nusron merasa kampanye Tom Lembong terkait kebijakan Indonesia menghentikan ekspor nikel ke luar negeri justru merugikan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
BUMN 'Sakit' Bakal Kembali Ditutup Tahun Ini, Target Sisa 40 BUMN Saja
BUMN 'Sakit' Bakal Kembali Ditutup Tahun Ini, Target Sisa 40 BUMN Saja

Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.

Baca Selengkapnya
Pegawai Kena PHK, Menteri Ida Ingatkan Perusahaan untuk Penuhi Hak-Hak Karyawan Ini
Pegawai Kena PHK, Menteri Ida Ingatkan Perusahaan untuk Penuhi Hak-Hak Karyawan Ini

Ida menegaskan dalam sebuah penyelesaian persoalan di sebuah perusahaan, perlu ada pemahaman yang sama antara manajemen dan pekerja.

Baca Selengkapnya
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
Puan Dukung Pemerintah Fokus Selamatkan Tenaga Kerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Puan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.

Baca Selengkapnya
Beda Pendapat dengan Luhut, Menteri ESDM: Investasi Migas Mandek Bukan karena Regulasi
Beda Pendapat dengan Luhut, Menteri ESDM: Investasi Migas Mandek Bukan karena Regulasi

Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Tak Banyak Tuntut Upah Naik, Buruh: Gaji Kecil, Daya Beli juga Makin Rendah
Prabowo Minta Tak Banyak Tuntut Upah Naik, Buruh: Gaji Kecil, Daya Beli juga Makin Rendah

Pernyataan Bacapres Prabowo Subianto meminta buruh tidak banyak menuntut kenaikan upah menuai polemik.

Baca Selengkapnya