Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mentan: Data yang digunakan BPK kurang tepat

Mentan: Data yang digunakan BPK kurang tepat Menteri Pertanian Suswono di KPK. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Pertanian Suswono mengatakan data yang dijadikan landasan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus impor daging sapi kurang tepat. Pasalnya, BPK masih menggunakan data sensus lama meskipun Kementerian Pertanian telah mempunyai data sensus yang baru.

"Kita ada road map awal Januari 2010. Lalu kita ada roadmap untuk swasembada dan mengacu sensus itu. Tapi setelah itu kita ada sensus lagi tahun 2011. BPK belum mau mengupdatenya," ujar Suswono saat konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Kamis (11/4).

Menurut tenaga ahli Kementan Dedi Junaidi, saat itu BPK memeriksa Kementan dua kali di bulan Desember 2011. Pemeriksaan kedua dilakukan dari November hingga Desember 2012 lalu. "Pada tahap pertama BPK ambil data roadmap 2010. Lalu terjadi sensus 2011 yang keluar Juni. Meskipun sudah ada sensus baru, itu tidak dipertimbangkan," ujar dia.

Orang lain juga bertanya?

Oleh karena itu, lanjut dia, penghitungan BPK terjadi penggelembungan karena sensus yang terakhir tidak dipertimbangkan. "Jadi mereka masih pakai data lama," ujar dia.

Sebelumnya, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak pelanggaran dan penyimpangan terkait impor daging sapi. BPK menemukan adanya kelebihan kuota impor daging sapi dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Namun, BPK menyoroti pelanggaran kebijakan impor yang terjadi pada periode 2011-2012. (mdk/rin)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penyebab Prediksi Cuaca di HP Sering Meleset, Ini Kata BMKG
Penyebab Prediksi Cuaca di HP Sering Meleset, Ini Kata BMKG

Berikut penjelasan lengkap dari BMKG tentang prakiraan cuaca yang meleset di HP.

Baca Selengkapnya
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking
6 Alasan Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU & Bawaslu Cawe-Cawe Tegaskan Tak Ada Bukti Penggelembungan Suara PSI
VIDEO: KPU & Bawaslu Cawe-Cawe Tegaskan Tak Ada Bukti Penggelembungan Suara PSI

Bawaslu buka suara terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
Suara PSI Mendadak Naik, KPU Bantaeng Bantah Penggelembungan Hingga Salahkan Info Pemilu Belum Update
Suara PSI Mendadak Naik, KPU Bantaeng Bantah Penggelembungan Hingga Salahkan Info Pemilu Belum Update

Perolehan suara PSI di Bantaeng Sulsel meningkat drastis.

Baca Selengkapnya
KPU Klaim Dokumen Golkar Soal Sengketa Pileg Dapil Tanjung Pinang 4 Tak Valid
KPU Klaim Dokumen Golkar Soal Sengketa Pileg Dapil Tanjung Pinang 4 Tak Valid

KPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid

Baca Selengkapnya
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
Persepi Buka-Bukaan Data Investigasi Hasil Survei LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta 2024
Persepi Buka-Bukaan Data Investigasi Hasil Survei LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta 2024

Persepi menegaskan sidang terhadap keduanya tidak untuk menyalahkan hasil atau membuat analisis politik terhadap perbedan.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Klaim Data Kualitas Udara IQAir Tidak Akurat
Pemprov DKI Jakarta Klaim Data Kualitas Udara IQAir Tidak Akurat

Dinas Lingkungan mengungkapkan, data di situs informasi kualitas udara dunia IQAir tidak akurat.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar EO Penyelenggara G20
BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar EO Penyelenggara G20

Pembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Penggelembungan Suara PSI Baru Spekulasi, Harus Dibuktikan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Penggelembungan Suara PSI Baru Spekulasi, Harus Dibuktikan

Hadi Thahjanto menilai, anggapan lonjakan suara PSI yang tak lazim hanya spekulasi.

Baca Selengkapnya