Mentan: Data yang digunakan BPK kurang tepat
Merdeka.com - Menteri Pertanian Suswono mengatakan data yang dijadikan landasan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus impor daging sapi kurang tepat. Pasalnya, BPK masih menggunakan data sensus lama meskipun Kementerian Pertanian telah mempunyai data sensus yang baru.
"Kita ada road map awal Januari 2010. Lalu kita ada roadmap untuk swasembada dan mengacu sensus itu. Tapi setelah itu kita ada sensus lagi tahun 2011. BPK belum mau mengupdatenya," ujar Suswono saat konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Kamis (11/4).
Menurut tenaga ahli Kementan Dedi Junaidi, saat itu BPK memeriksa Kementan dua kali di bulan Desember 2011. Pemeriksaan kedua dilakukan dari November hingga Desember 2012 lalu. "Pada tahap pertama BPK ambil data roadmap 2010. Lalu terjadi sensus 2011 yang keluar Juni. Meskipun sudah ada sensus baru, itu tidak dipertimbangkan," ujar dia.
-
Apa yang ditemukan KPK di Basarnas? Lembaga antirasuah mengungkap kasus dugaan korupsi di Basarnas.
-
Mengapa daging sapi giling tidak boleh dimakan mentah? 'E. coli adalah bakteri yang dapat ditemukan dalam daging sapi dan dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan yang parah dan bahkan kematian. E. coli dapat dibunuh pada suhu 71 derajat (Fahrenheit),', ujar Jennifer House MSc, RD. 'Bakteri pada steak terletak di bagian luar daging. Steak aman untuk dikonsumsi meskipun belum sepenuhnya matang, karena bakteri di permukaan akan mati saat dimasak. Namun, hamburger atau steak tartare adalah steak yang telah digiling, sehingga bakteri dapat menyebar ke seluruh bagian daging. Jika daging tidak dimasak hingga matang, ada kemungkinan daging tersebut dapat menyebabkan penyakit akibat bakteri yang mungkin ada,' tambahnya.
-
Kenapa Pemprov DKI periksa hewan kurban? Hal tersebut untuk memastikan hewan-hewan tersebut bebas dari penyakit menular.
-
Kapan Pemprov DKI memeriksa hewan kurban? 'Dalam rangka pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas KPKP melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban mencakup kondisi fisik serta kecukupan umur di Tempat Penampungan Hewan Kurban (TPnHK) 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta,' kata Eli dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (20/5).
-
Kenapa daging sapi bau amis? Kebersihan saat pemotongan hewan kurban merupakan faktor utama. Jika proses pemotongan tidak steril, daging bisa terkontaminasi bakteri dan mikroorganisme yang menyebabkan bau tak sedap.
-
Apa yang dicek di data non ASN? Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui status data para tenaga honorer yang ada di Indonesia. Dengan begitu, bagi para tenaga honorer saat ini penting untuk mengecek data pribadi di BKN.
Oleh karena itu, lanjut dia, penghitungan BPK terjadi penggelembungan karena sensus yang terakhir tidak dipertimbangkan. "Jadi mereka masih pakai data lama," ujar dia.
Sebelumnya, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak pelanggaran dan penyimpangan terkait impor daging sapi. BPK menemukan adanya kelebihan kuota impor daging sapi dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Namun, BPK menyoroti pelanggaran kebijakan impor yang terjadi pada periode 2011-2012. (mdk/rin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut penjelasan lengkap dari BMKG tentang prakiraan cuaca yang meleset di HP.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca SelengkapnyaBawaslu buka suara terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca SelengkapnyaPerolehan suara PSI di Bantaeng Sulsel meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaKPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca SelengkapnyaZaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaPersepi menegaskan sidang terhadap keduanya tidak untuk menyalahkan hasil atau membuat analisis politik terhadap perbedan.
Baca SelengkapnyaDinas Lingkungan mengungkapkan, data di situs informasi kualitas udara dunia IQAir tidak akurat.
Baca SelengkapnyaBPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca SelengkapnyaHadi Thahjanto menilai, anggapan lonjakan suara PSI yang tak lazim hanya spekulasi.
Baca Selengkapnya