Menteri Hanif didesak atasi konflik pengupahan

Merdeka.com - Labor Institute Indonesia mengapresiasi kinerja awal Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, yang melakukan aktivitas jemput bola dalam mencari akar persoalan kurang kondusifnya hubungan industrial di Indonesia, karena semakin maraknya konflik pengupahan dan ilegal outsourcing dalam hubungan industrial di Indonesia.

"Dengan segera melakukan blusukan ke pabrik pabrik, ke kantor serikat buruh dan asosiasi pengusaha, diharapkan konflik hubungan industrial dapat diminimalisir sehingga proses industrialisasi dapat berjalan dengan baik," kata Analis Ekonomi dan Politik Labor Institut Indonesia Andy William Sinaga dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Minggu (2/11).

Dia mengatakan, pekerjaan rumah Menteri Hanif adalah adalah menyelesaikan persoalan RPP Pengupahan yang akan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang ditolak serikat buruh serta keinginan serikat buruh untuk menaikkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi 84 komponen.

Selain itu, lanjut dia, perlindungan akan kesehatan dan keselamatan kerja juga perlu diperhatikan oleh Menteri Hanif, terutama tentang ketersediaan alat perlindungan diri (APD) akan kecelakaan kerja yang masih sangat minim. "Di sektor perkebunan, para buruh perkebunan swasta diwajibkan membeli sendiri peralatan alat perlindungan diri dari kecelakaan kerja, bukan disediakan oleh perusahaan," katanya.

Dia menegaskan, yang harus dilakukan Menteri Ketenagakerjaan baru, segera merevitalisasi Lembaga Tripartit Nasional (LKS Tripartit), di mana masa Menteri Muhaimin Iskandar, kurang mendapatkan perhatian, dan terkesan tidak memberikan sumbangsih yang cukup dalam penataan hubungan industrial nasional.

"Ruang komunikasi dengan ke dua stake holder serikat buruh dan asosiasi pengusaha perlu lebih ditingkatkan, dikarenakan dialog tersebut dapat dijadikan forum silaturahmi dan saling memahami permasalahan yang terjadi dalam hubungan industrial," katanya. (mdk/arr)