Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Jonan sahkan amandemen 1 KK & 18 PKP2B, penerimaan diproyeksi naik Rp 360 M

Menteri Jonan sahkan amandemen 1 KK & 18 PKP2B, penerimaan diproyeksi naik Rp 360 M Jonan bicara tarif listrik. Anggun ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar penandatanganan naskah amandemen 1 Kontrak Karya (KK) dan 18 Perjanjian Karya Perusahaan Batubara (PKP2B). Ditandatangani amandemen ini maka penerimaan negara diproyeksikan meningkat hingga USD 27 juta atau setara Rp 360,6 miliar (USD 1=Rp 13.356) per tahun.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan penandatanganan amandemen KK dan PKP2B ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mineral dan Batubara.

"Pemasukan kira-kira Rp 300-an miliar. Tahun lalu (penerimaan negara dari sub sektor Minerba) Rp 40 triliun. Ini cuma tambah 1 persen. Tapi, yang penting amanat Undang-Undang dijalankan," ungkap Menteri Jonan di Kantornya, Jakarta, Jakarta, (17/1).

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, mengatakan hingga saat ini dari 31 KK terdapat 21 KK telah menandatangani amandemen. Selain itu, dari 68 PKP2B ada 50 yang telah menandatangani amandemen.

"Untuk itu sore ini dilakukan penandatangan 1 KK dan 18 PKP2B. jadi PKP2B, ada 68 sudah selesai semua amandemen," kata Bambang.

Dia menjelaskan 1 KK atas nama PT Indo Muro Kencana merupakan generasi III, 2 PKP2B generasi I yaitu PT Adaro Indonesia dan PT Kendilo Coal Indonesia sedangkan 16 lainnya merupakan generasi III yakni PT Batubara Duaribu Abadi, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Perkasa Inakakerta, PT Teguh Sinar Abadi, PT Wahana Baratama Mining, PT Insani Bara Perkasa, PT Interex Sacra Raya.

Kemudian PT Lanna Harita Indonesia, PT Singlurus Pratama, PT Mantimin Coal Mining, PT Multi Tambang Jaya Utama, PT Santan Batubara, PT Sarwa Sembada Karya Bumi, PT Tambang Damai, PT Pendopo Energi Batubara, PT Kalimantan Energi Lestari.

Terkait lokasi, Bambang menyebutkan 1 KK terletak di Kalimantan Tengah, 1 PKP2B beroperasi di Jambi, 5 PKP2B di Kalimantan Selatan, 2 Kalimantan Tengah, 10 Kalimantan Timur dan 1 di Sumatera Selatan.

"Berdasarkan itu penerimaan negara dari 1 KK dan 18 PKP2B sore tanda tangan negara dapat peningkatan penerimaan sebesar USD 27 juta per tahun, hal ini memenuhi ketentuan UU Minerba," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Bocoran PKS soal Jumlah Kabinet Prabowo-Gibran: Kementerian di Atas 40, Komisi DPR Bisa 13
Bocoran PKS soal Jumlah Kabinet Prabowo-Gibran: Kementerian di Atas 40, Komisi DPR Bisa 13

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman membocorkan jumlah nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang akan berjumlah di atas 40.

Baca Selengkapnya
Bertolak ke NTB, Jokowi akan Resmikan Smelter Amman Mineral di Sumbawa Barat
Bertolak ke NTB, Jokowi akan Resmikan Smelter Amman Mineral di Sumbawa Barat

Jokowi bertolak menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang PT Vale Hingga 20 Tahun
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang PT Vale Hingga 20 Tahun

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya
Lampaui Target, Realisasi Investasi Kaltim Tahun 2023 Capai 111,47 Persen
Lampaui Target, Realisasi Investasi Kaltim Tahun 2023 Capai 111,47 Persen

Target realisasi investasi di Kaltim tahun 2023 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 64,5 triliun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Kaget Lihat Uang Bangun Pabrik Smelter Tembaga
VIDEO: Presiden Jokowi Kaget Lihat Uang Bangun Pabrik Smelter Tembaga "Sangat Besar Sekali"

Jokowi meyakini keberadaan smelter tersebut dapat memberikan nilai tambah yang besar untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Tahan Kepala Geologi ESDM Terkait Korupsi Tambang Antam di Sultra
Kejaksaan Tahan Kepala Geologi ESDM Terkait Korupsi Tambang Antam di Sultra

Kejaksaan menetapkan dua tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel.

Baca Selengkapnya
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan Smelter Amman Mineral di NTB, Total Investasi Capai Rp21 Triliun
Jokowi Resmikan Smelter Amman Mineral di NTB, Total Investasi Capai Rp21 Triliun

Jokowi mengatakan total investasi smelter Amman mencapai Rp21 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai KPU 50 Persen
Jokowi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai KPU 50 Persen

Jokowi mengaku baru kemarin mengetahui tunjangan kinerja pegawai KPU tidak pernah naik sejak 2014.

Baca Selengkapnya