Ombudsman: Butuh Penanganan Lebih Selesaikan Masalah Gagal Bayar Asuransi

Merdeka.com - Industri asuransi di Tanah Air saat ini dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Setidaknya ada dua perusahaan asuransi yang bermasalah dalam pembayaran klaim. Pertama yaitu AJB Bumiputera 1912 dan PT Asuransi Jiwasraya. Lembaga pengawas penyelenggaraan layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menilai butuh penanganan lebih untuk menyelesaikan masalah ini.

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suharmawijaya mengatakan, industri perasuransian seharusnya dikelola dengan pola jangka panjang. Oleh karena itu, pengawasan dan penanganan harus perspektif jangka panjang pula.

"Jadi kalau kasus ditangani sekadar sesuai kontrak baku maka tidak bisa menyelesaikan akar masalah. Mungkin karena inilah ada kegagapan penanganannya termasuk oleh OJK," kata Dadan saat dihubungi merdeka.com di Jakarta.

Pihak Ombdusman saat ini tengah mengkaji untuk menjadikan kasus ini sebagai tema OMI (Own Motion Investigation) termasuk memanggil berbagai pihak terkait.

Dadan menyarankan, bisnis asuransi di Tanah Air harus dipikirkan secara jangka panjang dan harus ada pengetatan perusahaan yang benar-benar kuat untuk terjun dalam bisnis ini. Perizinan harus diperketat agar nantinya tidak merugikan konsumen.

"Untuk terjun di bisnis ini perusahaan tentunya harus siap menghadapi resiko dan memiliki daya tangan ganda karena bisnisnya memang menanggung resiko," katanya.

Dadan mengakui pernah menerima laporan terkait sulitnya klaim asuransi. Namun, kasus ini akhirnya dilimpahkan ke OJK untuk segera ditangani. Selain itu, ada lagi kasus asuransi Bakri Life yang menurutnya gagal bayar dan diarahkan untuk membuat kesepakatan pembayaran dengan saham.

"Karena kasus yg masuk ke Ombudsman berbasis laporan berjenjang sampai saat ini belum ada lagi laporan masuk. Mungkin masih ditangani OJK. Tetapi khusus BP (Bumi Putera) pernah ada laporan terkait restrukturisasi organisasinya, namun pelapor merupakan bagian (perwakilan) yg turut mengambil kebijakan dalam restrukturisasi tersebut," tutupnya.

Informasi saja, saat ini AJB Bumiputera tengah mengalami defisit keuangan dengan nilai lebih dari Rp 20 triliun. Defisit keuangan AJB Bumiputera terjadi lantaran adanya pengelolaan yang salah dalam penempatan portofolio, agen-agen nakal yang tidak melaporkan pemasukan premi ke kantor pusat, hingga lemahnya pengawasan serta perhitungan mengenai rasio cadangan modal.

Sedangkan penyehatan Jiwasraya yang memiliki tunggakan polis JS Saving Plan mencapai Rp802 miliar, menghadapi kendala lantaran upaya pengoperasian anak usaha yang diyakini menjadi penyelamat yaitu Jiwasraya Putera harus tertunda akibat belum keluarnya izin dari jajaran OJK.