Follow
Orangtua Jadi Penerima Bansos, Anda Bisa Tetap Dapat BSU?
Merdeka.com - Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 telah disalurkan kepada 8,1 juta pekerja/buruh atau setara dengan 63,60 persen hingga tahap keempat. Penyaluran yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selain cepat juga akan terus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari program BSU.
Kendati demikian, masih ada masyarakat yang bertanya-tanya apakah ketika orangtua sudah menerima Program Keluarga Harapan atau semacamnya, maka kita tidak bisa menerima BSU?
Dikutip dari akun @Kemnaker, Selasa (11/10) walaupun orang tua dampak Program Keluarga Harapan (PKH) anda tetap data BSU sepanjang Nomor Induk Kependudukan (NIK) kamu tidak masuk ke dalam penerima PKH, Program Kartu Prakerja, dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan, serta memenuhi persyaratan lainnya.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mendorong perlindungan pekerja? Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
Persyaratan yang dimaksud yakni, Warga negara indonesia. kemudian peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. Setelah itu gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta, serta bukan termasuk PNS, TNI/Polri.
"Selama Rekanaker memenuhi persyaratan mendapatkan BSU kamu berhak kok untuk menerimanya," tulis @Kemanker, Selasa (11/10).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pastikan Anda mengetahui dan mengikuti langkah yang tepat saat hendak mengecek BSU BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca Selengkapnya
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnya
Bantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga memastikan pemerintah akan melanjutkan program BLT Mitigasi Pangan senilai Rp600.000 per keluarga.
Baca Selengkapnya
BTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.
Baca Selengkapnya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya