Pembentukan Bank Tanah Tunggu Penerbitan 2 Perpres
Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional siap meluncurkan dan mengoperasikan Bank Tanah pada 2021 ini. Untuk itu, dua Peraturan Presiden (Perpres) kini tengah disusun.
Adapun kebijakan soal bank tanah ini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan soal penyelenggaraan bank tanah.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Apa yang Kementan lakukan untuk percepatan tanam? Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Apa yang diterbitkan oleh Kementerian ATR untuk aset masyarakat? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat.
"Saya sampaikan, bank tanah sekarang kita lagi susun 2 Perpres terkait struktur dan tata kelola berikut remunerasinya," terang Embun dalam sesi teleconference, Kamis (23/9).
Embun menyampaikan, kedua Perpres tersebut beserta remunerasinya telah mendapatkan izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
25.000 Ha Tanah Telah Diinventarisir
Menurut laporannya, sudah ada sekitar 25.000 ha tanah yang telah dilakukan inventarisasi pada tahap pertama. Pada tahap ini, program bank tanah saat ini masih fokus terhadap tanah terlantar ketimbang tanah sengketa maupun lainnya.
"Yang sudah kita inventarisir sudah 9 jenis. Tapi tahap pertama memang kita baru concern ke tanah terlantar," ujar Embun.
Intinya, dia menegaskan, keberadaan bank tanah sangat dibutuhkan dalam rangka penyelesaian masalah di bidang pertanahan dan tata ruang yang ada di Tanah Air.
"Sekarang kami dalam proses untuk memastikan bahwa tahun ini bank tanah dapat kita bentuk dan dapat beroperasional," pungkas Embun.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaSesaat setelah pensiun dini dari bank, orang tuanya sempat khawatir karena dia belum bekerja lagi dan bisnis yang dijalankan belum jelas nasibnya
Baca SelengkapnyaBank DKI memberi dukungan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024 yang efektif berlaku per 17 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri kehakiman negara itu menyebutkan ada rencana untuk membangun penjara baru.
Baca SelengkapnyaTujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaKonflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.
Baca Selengkapnya