Pemerintah buka peluang swasta bisa layani uji KIR kendaraan

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan perusahaan swasta dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dapat dilibatkan dalam kegiatan uji berkala terhadap kendaraan bermotor. Selama ini uji berkala terhadap kendaraan bermotor, khususnya angkutan niaga baik barang maupun orang, hanya dilakukan oleh pemerintah.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Awalnya saya berpikir out of the box saja, kita bikin swasta supaya jangan susah, ternyata Undang-Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatakan uji KIR itu bisa dilakukan oleh pemerintah, pemegang merek, dan oleh swasta," ujar di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurutnya, besarnya kebutuhan dan permintaan masyarakat, membuat pemerintah melebarkan sayap serta mempersilakan swasta juga melakukan uji KIR. Sehingga, nantinya akan terjadi kompetisi antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan pelayanan. "Bila nantinya pemerintah bisa mengimprov diri, akan tetap diminati, kalau tidak improv, dia kalah (dengan swasta)," kata dia.

Oleh karena itu dirinya meminta agar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk segera dilakukan. Lebih lanjut dikatakan dengan adanya keterlibatan pemerintah dan swasta maka kegiatan uji berkala online ini akan mempermudah semuanya.

"Kalau bisa dipermudah mengapa kita buat susah, KIR itu. Kita harapkan ya masyarakat tidak berdilema lagi, apalagi sampai komplain," harap dia.

Menteri Budi menambahkan nantinya pihak swasta bakal diberikan kebebasan untuk melakukan uji KIR, sementara itu, pemerintah akan fokus dalam melakukan pengawasan saja. Bahkan, pemerintah akan memberikan reward terlebih dahulu bagi penguji KIR. Namun, tetap ada ada sanksi bila ada yang kedapatan melanggar.

"Sanksi bisa berupa denda, peringatan. Itu bentuknya macam-macam (sanksi)," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto menambahkan Uji KIR berkala dilakukan untuk menjamin keselamatan bagi pengguna jalan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Uji KIR berkala sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilakukan berupa pengujian dan pemeriksaan fisik kendaraan.

Sehingga diharapkan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan lebih profesional, efektif dan efisien dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.