Follow
Pemerintah gandeng Facebook Cs pungut pajak UKM jualan di medsos
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan pemerintah akan menggandeng Facebook Cs dalam menarik pajak pengusaha di sosial media. Saat ini, pemerintah tengah dalam penjajakan dengan sejumlah perusahaan media sosial.
Hal ini dinilai lebih efektif dalam menyisir pengusaha yang menjajakan produknya di media sosial. "Caranya dengan bukan (pengusaha) orangnya (dihubungi). Tapi platformnya yang diajak bicara. Facebook. Eh Facebook ini (pengusaha) siapa dia? Punya NPWP atau tidak?" ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/2).
Dia berjanji, dalam penerapan pajak di media sosial, pemerintah tidak akan membebani para pengusaha. "Orang kalau mau bisnis dipermudah jangan dipersulit," kata Menteri Rudiantara.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Siapa yang mendorong penerapan cukai? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong upaya pemerintah untuk menekan konsumsi gula.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
Namun, hingga saat ini, Kemenkominfo belum bisa memastikan kapan akan menghubungi pihak platfrom untuk membicarakan hal tersebut.
"Sekarang saya tidak tahu Pak Sammy Ditjen Aptika (Aplikasi Informatika) sudah bicara ke level itu atau belum," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah diminta mengatur ulang perdagangan di platform e-commerce dan social commerce.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, harga barang impor yang dijual social commerce jauh lebih murah ketimbang produksi UMKM lokal.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal memisahkan e-commerce dan media sosial, khususnya di platform TikTok.
Baca Selengkapnya
Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli online.
Baca Selengkapnya
Pengaturan penjualan di social commerce merupakan bentuk perlindungan kepada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca Selengkapnya
Mendag bilang Tiktok Indonesia siap patuh pada peraturan tersebut.
Baca Selengkapnya
TikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan tapi tidak bisa disatukan dengan media sosial. Hal ini untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik.
Baca Selengkapnya
TikTok Shop dilarang keras untuk melakukan praktik jual beli dalam platform sosial media.
Baca Selengkapnya
Luhut memastikan larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi TikTok di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Yasril juga berharap pada pemerintah melakukan promosi-promosi untuk kembali belanja di pasar.
Baca Selengkapnya
Setelah dilarangnya TikTok jalankan bisnis media sosial dan E-commerce oleh MenKopUKM, kini giliran respons Kominfo.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tetap melarang TikTok melakukan transaksi lewat media sosial.
Baca Selengkapnya