Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Komoditi dan Inflasi di 2023
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hasil rapat koordinasi terbatas mengenai kebijakan fiskal tahun anggaran 2023. Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023, memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet untuk menetapkan posturnya dan kemudian indikasi dari pagu dari setiap Kementerian lembaga.
"Pada hari ini kita menyampaikan di dalam kabinet mengenai kerangka ekonomi makro nya yaitu proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan," kata Sri Mulyani usai rapat koordinasi terbatas dikutip tayangan youtube, Jakarta, Kamis (14/4).
Sri Mulyani memaparkan, kondisi tahun depan diharapkan akan ditandai dengan pandemi yang akan mulai menurun dan kemudian masuk ke pada periode endemi. Sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang diharapkan akan mengurangi beban dan juga mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian.
-
Kapan APBN disusun? APBN diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Bab VIII Pasal 23, yang mewajibkan APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang dan dilaksanakan dengan cara terbuka dan bertanggung jawab.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pilkada 2024? Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
"Namun tahun depan akan muncul suatu risiko baru dari sisi munculnya perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang telah menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas dan kemudian mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sekarang ini negara maju," katanya.
Sri Mulyani melanjutkan, kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga. Hal ini kemudian akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan.
"Hal-hal tersebut akan kemudian menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global," tegasnya.
Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1 persen dari tadinya 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen. Bank Dunia juga merevisi ke bawah Dari 4,4 persen ke 3,5 persen. Kemudian WTO juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1 hingga 3,7 persen.
Sementara itu dari inflasi justru akan mengalami kenaikan diperkirakan menurut Bank Dunia inflasi di negara-negara Advance akan naik dari 3,9 persen ke 5,7 persen sedangkan di negara-negara emerging market akan mengalami tekanan inflasi dari 5,9 persen ke 8,6 persen.
"Nah kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak yang sangat rumit. Di berbagai belahan dunia sudah mengalami tekanan atau bahkan krisis pangan akibat kenaikan harga komoditas seperti di middle east atau Timur Tengah dan Afrika Utara. Dimana Mereka mengimpor 80 persen dari makanan atau gandum berasal dari Rusia dan Ukraina. Sekarang mereka menghadapi situasi tekanan terhadap supply makanannya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ajib Hamdani menilai, opsi menaikkan tarif PPN ini menjadi sebuah dilema dalam konteks perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaRencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca SelengkapnyaDalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen.
Baca SelengkapnyaDirektur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan tetap melakukan perhitungan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan semua menteri waspada jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengingatkan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, supaya merealisasikan janjinya yang diucapkan pada masa kampanye.
Baca SelengkapnyaBanyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.
Baca Selengkapnya