Follow
Pencabutan subsidi listrik akan pengaruhi pendapatan masyarakat
Merdeka.com - Pemerintah melalui kementerian Energi Sumber daya Mineral (ESDM) per Januari 2017 akan mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 volt ampere (VA) yang masuk kategori rumah tangga mampu (RTM).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah harus mewaspadai adanya perubahan ekonomi di masyarakat. Sebab, masyarakat sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, dan pencabutan ini akan memengaruhi pendapatan masyarakat.
Dia mencontohkan, masyarakat yang berprofesi sebagai buruh biasanya mengeluarkan anggaran untuk belanja listrik sebesar 3-3,5 persen dari total pendapatan. Namun, jika mereka masuk kategori RTM, maka pengeluaran mereka akan lebih tinggi.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Kenapa Pertamina perlu antisipasi gejolak ekonomi global? Erick menyebut kondisi ini memicu menguatnya dolar AS terhadap rupiah dan tentunya kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang masing-masing telah menembus 85,7 dolar AS dan 90,5 dolar AS per barel.'Harga minyak ini bahkan diprediksi beberapa ekonom bisa mencapai 100 dolar AS per barel apabila konflik meluas dan melibatkan Amerika Serikat,' lanjut dia.
-
Kenapa BSI mengimbau masyarakat untuk waspada? 'WASPADA HOAX!Hati-hati dengan segala bentuk informasi palsu yang beredar dari akun media sosial tidak resmi.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
"Kalau dinaikan jadi 6-7 persen tentunya kalau pendapatan mereka tidak naik, kenaikan ini signifikan meski listrik bukan belanja paling besar kenaikan bertahap tetap bisa smooth meringankan adanya lonjakan pengeluaran yang tiba-tiba," ujar Fabby dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/12).
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menambahkan pencabutan ini sangat penting karena mampu menghemat dana subsidi APBN hingga Rp 20 triliun. Nantinya dana ini akan dialokasikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah terpencil.
Meski begitu, pemerintah akan mencabut subsidi ini secara perlahan. Tujuannya, agar masyarakat bisa menyesuaikan tarif yang baru.
"Ini akan digunakan untuk mendukung infrastruktur kelistrikan untuk daerah remote. Data September 2016 yang sudah berlistrik 89,8 persen, ini masih ada 10,2 persen atau 9 juta rumah tangga yang belum berlistrik. Supaya mereka bisa mendapat listrik seperti yang lain," kata Jarman.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usulan subsidi tarif listrik juga mengacu pada nilai tukar sebesar Rp15.300-Rp16.000 per USD.
Baca Selengkapnya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kenaikan subsidi listrik itu berisiko muncul karena aturan power wheeling memperbolehkan pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET.
Baca Selengkapnya
Transisi energi harus dilakukan secara adil karena akan berdampak pada pendapatan pekerja, rumah tangga, dan juga ekonomi wilayah.
Baca Selengkapnya
Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca Selengkapnya
Permasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca Selengkapnya
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani bilang, kehilangan 10 persen PDB akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.
Baca Selengkapnya
Klasifikasi pendapatan, membuat masyarakat Malaysia khawatir dengan kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.
Baca Selengkapnya