Pendapatan di Bawah Rp30.000 per Hari Masuk Golongan Miskin

Merdeka.com - Pemerintah enggan mengikuti rekomendasi Bank Dunia (World Bank) untuk merevisi kategori penduduk miskin di Indonesia. Pemerintah menetapkan kelompok penduduk miskin dengan pendapatan USD 1,90 atau sekitar Rp28.145 per hari, dengan asumsi kurs Rp14.780.

Sementara itu, Bank Dunia mengelompokkan penduduk kelompok miskin dengan pendapatan USD 3,20 per hari. Angka ini setara Rp47.387 dengan asumsi kurs Rp14.780.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mempunyai alasan tersendiri untuk tidak mengikuti standar kategori penduduk kelompok miskin yang ditetapkan Bank Dunia. Sebab, jika mengikuti standar Bank Dunia, jumlah miskin Indonesia akan meningkat hingga 40 persen.

Diketahui, Bank Dunia telah merivisi standar garis kemiskinan menjadi hidup kurang dari USD 3,20 per hari. Sementara itu, Pemerintah Indonesia masih menetapkan kelompok penduduk miskin dengan pendapatan di bawah USD 1,90.

"Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia), Anda dapat mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol (0), tapi angka kemiskinan Anda USD 1,9. Ketika dinaikkan menjadi USD 3, mendadak 40 persen orang (Indonesia) menjadi miskin," ungkapnya dalam acara acara World Bank di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (12/5).

Sri Mulyani menjelaskan, kondisi geografis dan ekonomi di antar wilayah Indonesia berbeda-beda. Dia mencontohkan, saat mudik Lebaran Idulfitri 2023 harga makanan di kampung halamannya Semarang berbeda jauh dengan ibu kota Jakarta.

"Saya ke Semarang, berkeliling menikmati restoran lokal harganya murah-murah. Semarang ini juga kota besar. Jika Anda turun (berkunjung) ke daerah yang lebih Rendah, Anda banyak menemukan harga makanan yang jauh lebih murah," bebernya.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di Tanah Air. Dia optimis angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan menjadi nol pada 2024 nanti.

"Kita berharap pada akhir 2024 upaya menghapus garis kemiskinan dapat tercapai. Saya optimis itu," pungkasnya.

Jokowi Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menyebut, pada 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

"Target kita di 2024 kemiskinan ekstrem ini harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah. Di 2022, masih 2 persen dan 14 provinsi di atas nasional," kata dia saat Rakornas Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat, Selasa, (17/1).

Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting lantaran Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035. 

"Sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," tuturnya.