Pengusaha desak Jokowi berani jalankan reformasi birokrasi

Merdeka.com - Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus berani dalam menjalankan reformasi birokrasi di masa pemerintahannya. Tugas utama menghilangkan pungutan liar yang dilakukan para pegawai, menghilangkan rapat di hotel, serta menghentikan pemekaran daerah, bahkan menghentikan kebiasaan memanggil kepala daerah ke Jakarta.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi menegaskan jangan lagi banyak bupati atau walikota yang lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta, karena bolak-balik dipanggil kementerian atau lembaga. Bahkan, beberapa bupati, menghabiskan 160 hari kerja di Jakarta.

Selain itu, kata Sofjan, merampingkan kementerian dan lembaga dari 34 menjadi 27 tetapi, serta menghilangkan rapat-rapat di hotel yang tidak perlu. "Dalam rangka hemat birokrasi, rapat kenapa di hotel-hotel, saya sebenarnya rugi."

Dia mengusulkan penghentian pemekaran daerah. Pemekaran saat ini lebih didominasi kepentingan politik. Tetapi, reformasi birokrasi diberikan kewenangan sepenuhnya di daerah. Selama selama pemerintahan SBY kewenangan berada di pusat daripada daerah. "Contoh di Departemen Dalam Negeri itu, banyak dirjen tapi enggak jelas tugasnya apa. Perkuat aja di daerah. Kalau pusat itu biaya terus," kata dia. (mdk/arr)