Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perangi Virus Corona, Pemda Realokasi Anggaran Hingga Rp85 Triliun

Perangi Virus Corona, Pemda Realokasi Anggaran Hingga Rp85 Triliun antisipasi virus corona. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mencatat 93,73 persen dari pemerintah daerah sudah melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp85 triliun, untuk memerangi virus corona di Indonesia.

"Total sudah sekitar Rp85 Triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing ini," kata Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch. Ardian N. melalui siaran pers, Senin (13/4).

Ardian menyebut jumlah ini merupakan data terakhir yang diterima jajarannya pada Minggu pada (12/4), dan diprediksi akan terus bertambah. Sebab, data yang terhimpun masih sebesar 93,73 persen dari keseluruhan provinsi di Tanah Air.

Orang lain juga bertanya?

"Kami masih akan terus update terutama bagi daerah yang belum melapor," imbuhnya.

Aturan ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.1 Tahun 2020, yaitu agar seluruh kepala daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) atau realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net).

Mekanisme refocusing dan realokasi APBD dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, para kepala daerah juga diinstruksikan agar menghimbau masyarakat supaya tidak mudik guna menghindari penyebaran virus covid-19. Kendati begitu, bagi yang terlanjur mudik harus melakukan isolasi mandiri dan melaksanakan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah.

Sementara itu, Kapuspen/ Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menyebutkan data tersebut masih terus bergerak, dan beberapa daerah masih belum melapor. Sehingga Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda dalam melakukan re-alokasi APBD demi menekan penyebaran virus yang mudah menular.

"Mendagri Tito Karnavian, ucapkan terima kasih atas kekompakan Pemda, Kepala Daerah dan DPRD yang melaksanakan Instruksi Mendagri," tutup Bahtiar.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?

Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pemilu Sudah Digunakan Rp29,9 Triliun di 2023 dari Total Keseluruhan Rp71 Triliun
Anggaran Pemilu Sudah Digunakan Rp29,9 Triliun di 2023 dari Total Keseluruhan Rp71 Triliun

Tahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika

Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun

Proyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.

Baca Selengkapnya
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.834,5 Triliun, Paling Banyak Untuk Gaji ASN, TNI/Polri
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.834,5 Triliun, Paling Banyak Untuk Gaji ASN, TNI/Polri

Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.

Baca Selengkapnya