Permudah investasi di daerah, BKPM canangkan konsep KIS

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengaku masih banyak kendala investasi yang dialami para investor di beberapa daerah. Untuk itu, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri membuat konsep Koordinasi, Integrasi, dan Standarisasi (KIS) untuk mempermudah para investor.

"Kami sekarang semakin fokus pererat kerjasama BKPM pusat dengan dinas daerah. Di rakernas BKPM itu kami canangkan konsep KIS (Koordinasi, Integrasi, dan Standarisasi) karena terus terang, kita harus akui koordinasi sangat kurang sekali, apalagi integrasi, dan yang paling parah adalah standarisasi," kata Thomas di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (8/3).

Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk saling berkoordinasi, supaya tidak membuat aturan sendiri. Jika Pemda membuat aturan sendiri, maka pasar nasional tidak akan berkembang.

"Semua pemda bikin aturan sendiri, format sendiri, standar sendiri, kita bukan lagi pasar nasional yang besar, tapi pasar yang kecil-kecil. Ini suatu ancaman, kita jangan dipecah belah oleh, agama, suku, dan aturan-aturan, standar-standar yang tidak sinkron satu sama lain antar daerah," imbuhnya.

Menurutnya, jika Indonesia National Single Window terpadu maka semakin banyak investor yang datang ke Indonesia. Misalnya, formulir perizinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sama.

"Kalau formulir yang sama misalnya pengurusan tenaga kerja beda satu sama lain, itu bisa setengah mati. Kalau kita standarisasi, format itu akan mulus," tutupnya.