Pertamina minta bantuan Polri amankan sistem dua harga

Merdeka.com - Jajaran direksi PT Pertamina (Persero), hari ini, Senin (22/4), mendatangi Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia. Kedatangan mereka untuk meminta bantuan mengamankan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditengarai rawan kebocoran jelang pemberlakuan peraturan pemerintah yang akan menetapkan dua harga BBM lewat dua jenis SPBU khusus.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengaku bantuan Polri diperlukan sebab BBM yang diawasi mencapai 46 juta kiloliter, sehingga Pertamina mustahil mengawasi sendirian. Rombongan direksi perusahaan pelat merah itu diterima oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarman.

"Jadi barusan saya bertemu dengan Kabareskrim pak Sutarman untuk mengkoordinasikan penanganan distribusi BBM bersubsidi, karena pertamina tidak bisa sendirian, kuota BBM bersubsidi 46 juta, sekitar 45 jutanya jadi tanggung jawab," ujar Hanung di Mabes Polri.

Pertamina menjelaskan program dua harga kini sudah ada dasar hukumnya, yaitu Permen ESDM No 1 tahun 2013. Hanung menambahkan yang dibicarakan dengan Kabareskrim adalah seputar mengantisipasi pengamanan karena pemerintah sudah mengambil keputusan 2 harga. Pasalnya ini kali pertama Pertamina menjual produk yang sama dengan dua harga berbeda. Namun dia mengklaim pihaknya sudah mempersiapkan diri menghadapi pelbagai kemungkinan masalah saat implementasi.

"Permasalahannya kita belum pernah pengalaman 1 produk bersubsidi 2 harga, kemudian ada sekelompok konsumen tidak boleh menggunakan, kita belum bisa memprediksikan output-nya seperti apa, permasalahan sudah diidentifikasi," ungkapnya.

Sebelumnya, landasan hukum untuk memasang alat pemantau konsumsi BBM bersubsidi belum ada. Selain itu, butuh waktu untuk mengakuisisi data-data kendaraan pribadi di Jabodetabek yang sekitar 6 juta unit dan kendaraan bermotor sebesar 80 juta unit.

Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk operasional pembatasan BBM bersubsidi diperkirakan mencapai Rp 800 miliar. Dengan sistem ini, pemerintah akan menghemat sebesar Rp 20,9 triliun.Sesuai skema, kendaraan roda dua dan angkutan umum masih menikmati harga jual Rp 4.500 per liter, sementara mobil pribadi wajib membeli harga khusus Rp 6.500 per liter.